Ternate — istanafm.com. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI–West Papua) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan taman landmark Kota Ternate pada Kamis, 9 April 2026.
Aksi ini menyoroti keberadaan PT Freeport di Papua yang dinilai menjadi sumber persoalan berkepanjangan. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “59 Tahun Freeport Legal di Papua: Tolak Investasi, Bangun Persatuan Nasional dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua”.
Koordinator aksi, Deki Bunai, mengatakan unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan di Papua, terutama terkait investasi dan pengelolaan sumber daya alam.
“Sejak awal masuknya Freeport di Papua, berbagai persoalan terus terjadi dan belum terselesaikan hingga sekarang,” kata Deki saat ditemui di lokasi aksi.
Ia menyinggung awal masuknya investasi asing di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang menjadi dasar bagi masuknya perusahaan asing, termasuk Freeport di Papua.
Menurut dia, kontrak karya Freeport pada 1967 dinilai kontroversial karena dilakukan sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Ia juga menilai proses tersebut tidak melibatkan masyarakat Papua secara luas.
Selain itu, massa aksi menyoroti berbagai persoalan yang mereka anggap berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Dalam pernyataannya, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta penghentian operasi perusahaan tambang di Papua, penarikan aparat militer, pembukaan akses jurnalis ke Papua, serta penuntasan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk memberikan ruang penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua sebagai solusi yang dianggap demokratis. (Rifal)
