Malutpost, Sofifi – Keuangan Internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) sampai menjelang akhir Januari ini belum juga normal. Ini karena dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2023, belum juga jalan. Lantaran proses evaluasi di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga tuntas.
Alhasil, sejumlah agenda pemprov yang mendesak sampai sekarang belum bias dibayarkan termasuk hak-hak para pegawai. Diantaranya gaji guru honorer, tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai Pemprov yang bekerja di Sofifi dan temasuk TPP tenaga kesehatan RSUD Chasan Boisoerie.
Kondisi tersebut membuat aktivitas pelayanan terganggu. Baik di RSUD juga perknatoran di Pemprov Sofifi, lantaran para pegawai banyak memilih tidak berkantor, kalau TPP tiga bulan belum bayar. Mau harap gaji tidak bias, karena memenuhi kebutuhan hidup saja tidak cukup. Satu-satunya sumber pendapatan untuk bias menutupi kebutuhan transportasi hanya TPP,” keluh salah satu pegawai Pemprov yang namanya tidak mau dipublikasikan.
Terpisah Kepala BPKAD Provinsi Ahmad Purbaya, dikonfirmasi mengaku APBD Pemprov baru akan bias berjalan bulan Februari nanti. Sampai sekarang nomor registrasi (Noreg), juga belum dikeluarkan Kemendagri.
“APBD sudah selesai evaluasi, tinggal menunggu noreg,” terang Purbaya, kepada Malut Post, Senin (23/010.
Purbaya menyatakan, catatan evaluasi dari Kemendagri sudah dilengkapi dan dokumennya sudah disampaikan lagi Kemendagri, sehingga tinggal menunggu noreg-nya.
“Begitu Noreg turun, belanja langsung diproses. Tapi harus bertahap dilihat dari tingkat urgensinya,” katanya.
“Mungkin awal bulan Februari Noreg sudah keluar. Kalau tidak ada lagi kendala,” Sambungnya mengakhiri. (din/udy)
Sumber: Malut Post Edisi Selasa 24 Januari 2023
