Ternate — istanafm.com. Polemik status Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara yang belum jelas selama 26 tahun terus menuai sorotan publik.
Akademisi Universitas Khairun, Gunawan A Tauda, menilai persoalan itu merupakan bentuk ketidakpastian hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut dia, penyelesaian status Sofifi harus dilakukan secara komprehensif dengan tetap mempertimbangkan kepentingan daerah induk, yakni Kota Tidore Kepulauan. “Tidak bisa hanya dilihat dari kebutuhan provinsi,” kata Gunawan, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia mengingatkan, pendekatan yang hanya menekankan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tanpa skema yang adil berpotensi memicu resistensi politik dan ketimpangan pembangunan.
Secara yuridis, pembentukan DOB Sofifi dinilai memiliki dasar kuat. Namun, implementasinya harus disertai mitigasi dampak bagi daerah induk, seperti kompensasi fiskal dan pembagian sumber pendapatan.
Gunawan menyebut, Kota Tidore Kepulauan berpotensi kehilangan wilayah dan basis ekonomi jika pemekaran dilakukan tanpa desain yang matang.
Selain pemekaran, ia menawarkan alternatif pembentukan kawasan khusus atau badan pengelola ibu kota melalui kebijakan pemerintah pusat.
“Penyelesaian harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan administratif, dan stabilitas politik daerah,” ujarnya. (Rifal)
