Ternate – istanafm.com. Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Khairun Ternate, Much. Hidayah Marasabessy, mengingatkan pemerintah dan pengembang proyek panas bumi agar tidak mengabaikan risiko lingkungan dan keselamatan masyarakat dalam pengembangan energi geotermal di Maluku Utara. Menurut dia, proyek panas bumi bukan tanpa dampak meski selama ini diklaim sebagai energi bersih.
Peringatan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Talaga Rano yang dimenangkan Ormat Technologies, Inc. Hidayah juga menyoroti aktivitas PT Geo Dipa Energi yang sedang melakukan pengeboran sumur injeksi di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, serta pembangunan jaringan pipa dari kawasan mata air Desa Lako Akediri menuju lokasi proyek.
Menurut Hidayah, aktivitas pengeboran berpotensi memunculkan berbagai persoalan lingkungan apabila tidak dirancang dan diawasi secara ketat.
“Gas hidrogen sulfida (H₂S) yang dilepaskan saat pengeboran dapat memicu pusing, mual hingga gangguan pernapasan. Kandungan sulfur juga mempercepat korosi pada seng maupun logam rumah warga,” kata Hidayah kepada Istana FM, Minggu, 26 Juli 2026.
Ia menjelaskan, ancaman tidak berhenti pada pencemaran udara. Fluida panas bumi yang berasal dari bawah permukaan dapat membawa unsur berbahaya seperti arsenik, boron, dan merkuri. Jika sistem pengelolaannya gagal, zat-zat tersebut berpotensi mencemari sumber air bersih masyarakat.
Selain itu, perubahan tekanan di bawah permukaan akibat pengeboran dapat mengurangi debit mata air, bahkan menyebabkan sumber air mengering. Kebocoran sumur juga dapat memunculkan lumpur panas yang merusak kesuburan tanah dan mengganggu lahan pertanian.
Hidayah turut mengingatkan dampak pembukaan kawasan untuk pembangunan jalan, fasilitas proyek, dan jaringan pipa yang berpotensi mengubah bentang alam serta mengurangi fungsi kawasan hutan. Eksploitasi fluida panas bumi dalam jumlah besar juga dinilai dapat memicu penurunan permukaan tanah secara bertahap.
Meski berbagai teknologi pengendalian telah tersedia, seperti sistem reinjeksi, jaringan pipa tertutup, sensor pemantau gas beracun, hingga peredam kebisingan, Hidayah menilai semua itu tidak akan efektif tanpa perencanaan yang benar sejak awal.
Ia mengkritik praktik penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang, menurutnya, kerap hanya menjadi syarat administrasi.
“Yang paling utama adalah bagaimana memproduksi data rona awal dan geologi yang mumpuni untuk menyusun dokumen lingkungan (AMDAL) yang lebih baik, bukan sekadar jadi dan akhirnya tidak terpakai. Apalagi sekadar salin-tempel dari jenis kegiatan di daerah lain,” ujarnya.
Menurut Hidayah, setiap lokasi panas bumi memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari kedalaman reservoir hingga volume gas yang dihasilkan. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa disamaratakan.
Ia juga mempertanyakan validitas kajian Survey, Investigation, and Design (SID) yang menjadi dasar pengembangan proyek.
“Bagaimana dengan kajian SID, apakah sudah divalidasi keakuratannya?” katanya.
Bagi Hidayah, aspek yang paling menentukan keberhasilan proyek panas bumi bukan hanya investasi atau teknologi, melainkan penerimaan masyarakat yang akan menjadi pihak pertama merasakan dampaknya.
“Masyarakat di sekitar proyek adalah penerima dampak paling awal, tetapi belum tentu menjadi pihak yang menikmati manfaat dari kegiatan tersebut. Karena itu, mereka harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan,” ujar Hidayah. (Rifal)
