Ternate — istanafm.com. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Nurdin I. Muhammad mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) yang hingga menjelang akhir tahun baru mencapai 57 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan mesin birokrasi daerah tidak bekerja optimal.
“Rendahnya realisasi belanja ini memberikan sinyal bahwa kinerja birokrasi belum bergerak optimal dalam mengeksekusi program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD,” kata Nurdin kepada Istana FM, Kamis, 20 November.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) Unkhair ini menilai serapan yang masih berada di bawah 60 persen menandakan program kerja pemerintah tersendat. Dalam standar kinerja fiskal, kata dia, serapan ideal di penghujung tahun anggaran berada pada kisaran 75 hingga 80 persen.
“Kalau masih 57 persen di fase akhir tahun, itu berarti banyak program mandek dan eksekusi OPD tidak berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Lepas Tangan soal Penangkapan 11 Warga Adat Maba-Sangaji di Halmahera Timur
Nurdin menilai masalah rendahnya serapan bukan persoalan teknis semata. Ia menyebut lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sumber utama. Banyak OPD, katanya, gagal menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi langkah operasional di lapangan. Selain itu, lambatnya proses pengadaan, ketidaksiapan teknis, serta minimnya koordinasi memperburuk situasi.
“Kondisi ini juga memperlihatkan pemimpin anggaran tidak menjalankan fungsi kontrol secara tegas. Tidak ada evaluasi rutin, tidak ada sistem penghargaan atau sanksi. Akhirnya birokrasi bekerja sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar Nurdin.
Ia menambahkan bahwa beberapa program dalam APBD juga disusun tidak realistis dan tidak berbasis kebutuhan lapangan, sehingga eksekusinya tertunda dan menumpuk pada akhir tahun. Dampaknya, kata dia, sangat serius bagi ekonomi daerah.
“Belanja pemerintah daerah adalah salah satu penggerak utama ekonomi Maluku Utara. Ketika realisasi belanja macet, aktivitas ekonomi ikut terganggu. Proyek infrastruktur lambat, kontraktor menunda pekerjaan, kesempatan kerja berkurang,” tuturnya.
Baca juga: Aset Pemprov Malut Rusak Parah dan ditumbuhi Ilalang
Ia juga mengingatkan risiko lain: pengerjaan proyek dikebut menjelang penutupan tahun anggaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan, memunculkan ketidakefisienan, hingga membuka peluang penyimpangan.
“Keterlambatan serapan bukan hanya masalah teknis, tetapi merusak kredibilitas pemerintah,” kata Nurdin.
Dengan berbagai persoalan tersebut, Nurdin mendesak Pemprov Malut melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta memastikan program prioritas dieksekusi tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian fiskal dan ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Reporter: Rifal
Redaktur: Vivin
