Ternate- Istanafm.com: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang ingin direvisi dengan menggunakan kekuatan Kapital pada Rezim yang baru seumur jagung memimpin Republik ini, mendapat penolakan keras dari berbagai elemen mahasiswa, baik yang berada di Pulau Jawa hingga keseluruh pelosok Nusantara Indonesia.
Hal tersebut sebagaimana yang disuarakan oleh ativis dari berbagai elemen gerakan gabungan beberapa kampus yang ada di Kota Ternate Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rada pada selasa 07/01/2015, yang diawali dari Taman Nukila menuju Kantor Walikota di Jalan Pahlawan Revolusi Ternate.
Muksin Saleh koordintor orasi, dalam orasinya menegaskan bahwa, “Rencana revisi UUPA Nomor 5 Tahun 1960 oleh DPR RI yang masuk Program Nasional tahun 2025-2029 adalah upaya Pemerintah dan DPR RI untuk meloloskan proyek-proyek Neoliberalisme di Indonesia, yang pada akhirnya rakyat yang menjadi tumbal”, teriak Muksin Saleh dalam orasinya.
Para Aktivis ini kuga secara tegas menyampaikan bahwa, “Pemerintahan Prabowo Subianto harus lebih bijak dalam menggelola berbagai Program Nasional yang pro rakyat. Naikan harga komoditi lokal, tolak kenaikan PPN 12%, stop perempasan tanah rakyat, terapkan pajak progresif bagi kaum elit dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, serta tolak PT. Geodipa di Kabupaten Halmahera Barat.”
Aksi damai puluhan aktivis ini begitu prihatin dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang dinilai tidak berpihak terhadap wong cilik. Dan ini merupakan upaya pemaksaan kebijakan Pemerintah yang ingin menindas rakyat jelata. Bagaimana nasib generasi bangsa ini kedepan teriak.Muksin Saleh. (Jaja On).
