Jakarta — istanafm.com. Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik rendahnya realisasi anggaran promosi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada Semester I Tahun 2026. Menurut dia, lambannya serapan anggaran tersebut berpotensi menghambat pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara.
Sorotan itu disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Kementerian Pariwisata Semester I Tahun 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Pariwisata per 31 Mei 2026, Deputi Bidang Pemasaran mengelola pagu anggaran sebesar Rp200,35 miliar. Namun hingga akhir Mei, realisasi pembayarannya baru mencapai 15,86 persen.
Rendahnya serapan anggaran itu, menurut Izzuddin, tercermin pula pada pelaksanaan program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Dari target 125 kegiatan yang direncanakan secara nasional, hingga pertengahan tahun baru 20 acara yang terlaksana.
“Sejauh ini kami mempertaruhkan perputaran UMKM melalui Morotai Festival dan Festival Teluk Jailolo yang secara resmi telah masuk ke dalam kalender KEN 2026. Namun, karena realisasi anggaran yang masih belum maksimal, hasilnya juga tidak maksimal,” kata Izzuddin kepada Istana FM, Rabu, 3 Juni 2026.
Politikus Fraksi PKS itu menilai keterlambatan realisasi anggaran promosi menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah pusat dalam mengeksekusi program pemasaran pariwisata. Dampaknya, kata dia, dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi dari penyelenggaraan event pariwisata.
Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari kalender Karisma Event Nusantara. Menurut dia, dukungan promosi dan pendanaan menjadi faktor penting agar penyelenggaraan event tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah dan panitia lokal.
“Dengan lambatnya serapan promosi di pusat, apakah event di perbatasan ini sekadar diberi label KEN lalu panitia lokal dilepas berdarah-darah mencari sponsor sendiri? Ini sangat miris,” ujarnya.
Izzuddin mendesak Kementerian Pariwisata segera mengurai hambatan birokrasi yang menghambat penyerapan anggaran. Ia berharap dukungan promosi dapat segera direalisasikan agar agenda pariwisata daerah berjalan optimal dan memberikan efek ganda bagi perekonomian masyarakat.
“Kami minta ada upaya Kemenpar untuk merealisasikan anggaran guna mendukung pengembangan pariwisata,” kata dia. (Rifal)
