Ternate — istanafm.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, bersikap adil dalam memutuskan sengketa tiga pulau yang kini tengah dibahas.
Tiga pulau yang disengketakan itu adalah Pulau Sain, Pulau Qiyas, dan Pulau Piyai, yang diklaim masuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami minta Kemendagri benar-benar memutuskan sengketa ini berdasarkan fakta sejarah dan dokumen pendukung,” ujar Hasby, Kamis, 26 Maret 2026.
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu menegaskan, keputusan Menteri Dalam Negeri harus bersifat final agar tidak memicu sengketa berulang di masa mendatang. Ia menuturkan, berdasarkan dokumen dan fakta historis, ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Maluku Utara sejak awal.
Menurut dia, Pulau Sain, Qiyas, dan Piyai yang berada di wilayah Halmahera Tengah memiliki keterkaitan sejarah dengan Kesultanan Tidore.
“Oleh karena itu, keputusan pemerintah pusat harus tegas agar konflik tidak terulang,” kata dia.
Hasby juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengawal secara serius proses pembahasan sengketa tersebut di tingkat pusat. Ia menilai, keterlibatan aktif pemerintah daerah penting untuk memastikan hasil keputusan tidak merugikan daerah.
“Masalah ini harus dikawal. Jangan sampai keputusannya tidak adil bagi Maluku Utara. Pemerintah provinsi harus pasang badan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian sengketa tiga pulau ini harus dilakukan secara tuntas dan diikuti pengakuan resmi dari pemerintah pusat. Hal itu, kata dia, penting untuk mencegah munculnya kembali klaim dari pihak lain di kemudian hari.
“Kami akan terus mengawal agar keputusan yang diambil adil dan tidak merugikan Maluku Utara,” kata Hasby. (Rifal)
