Ternate – istanafm.com. Pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di kawasan Benteng Oranje, Ternate, dibubarkan aparat TNI pada Jumat malam, 8 Mei 2026.
Kegiatan nonton bareng dan diskusi itu sebelumnya dijadwalkan membahas isu lingkungan dan persoalan sosial melalui film dokumenter karya Watchdoc. Namun, sebelum acara dimulai, sejumlah aparat Babinsa dan intelijen TNI sudah mendatangi lokasi kegiatan.
Panitia menyebut aparat mulai melakukan pengawasan sekitar pukul 19.30 WIT saat persiapan pemutaran film berlangsung. Aparat disebut mendokumentasikan aktivitas panitia dan peserta di lokasi acara.
Sekitar pukul 21.00 WIT, personel Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta panitia menghentikan agenda pemutaran film. Meski demikian, panitia tetap melanjutkan kegiatan dan film mulai diputar sekitar pukul 21.30 WIT.
Pemutaran film dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, mahasiswa, anggota AJI Ternate, serta SIEJ.
Tidak lama setelah film diputar, Komandan Kodim 1501/Ternate Letnan Kolonel Infanteri Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi dan meminta pemutaran dihentikan.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, kemudian diminta berkoordinasi dengan aparat.
Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan film Pesta Babi membahas isu lingkungan yang dinilai relevan dengan persoalan ekologis di Halmahera.
Namun aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan isi poster dan materi film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama terhadap pemutaran film tersebut.
Setelah negosiasi berlangsung, aparat meminta kegiatan nobar dihentikan dan hanya memperbolehkan agenda diskusi dilanjutkan.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat TNI yang dinilai mengintervensi ruang sipil dan membatasi kebebasan berekspresi warga.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita.
Menurut dia, kehadiran aparat sejak awal kegiatan hingga tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta menciptakan tekanan psikologis bagi warga yang hadir.
“Cara-cara represif seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan mengintervensi kegiatan sipil dan diskusi publik,” ujarnya.
AJI Ternate menilai alasan potensi konflik tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan karena acara berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya,” kata Yunita.
Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film dokumenter Pesta Babi akhirnya resmi dihentikan. (Rifal)
