Ternate — istanafm.com. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Iman Syukri meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan akses jaringan telekomunikasi di Maluku Utara.
Ia menilai, keterbatasan konektivitas dan masih banyaknya wilayah blank spot menjadi salah satu hambatan utama pembangunan di provinsi kepulauan tersebut.
Iman mengatakan aspirasi tersebut mengemuka setelah Gubernur Maluku Utara menyampaikan langsung kondisi jaringan telekomunikasi yang belum merata. “Tadi Gubernur menyampaikan tantangan yang dihadapi Maluku Utara, terutama soal koneksi jaringan. Aspirasi ini akan kami dorong ke pemerintah pusat agar ada prioritas dalam pemerataan akses jaringan,” kata Iman kepada Istana FM usai Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara, Kamis malam, 18 Desember 2025.
Politikus PKB itu menuturkan, Komisi I DPR RI dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemendigi).
Keluhan pemerintah daerah, kata dia, akan menjadi salah satu rujukan untuk mendorong kebijakan yang lebih terukur dari pemerintah pusat. “Keluhan yang disampaikan Gubernur akan kami jadikan bahan untuk mendorong kebijakan yang konkret dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran anggota DPRD dari PKB di Maluku Utara aktif menyerap aspirasi masyarakat terkait keterbatasan akses jaringan. Informasi tersebut, kata Iman, penting sebagai bahan usulan resmi ke pemerintah pusat.
“Semua pihak harus ikut mendorong. PKB harus bekerja keras karena ini aspirasi masyarakat yang mesti diperjuangkan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan sebagian besar wilayah Maluku Utara masih menghadapi persoalan blank spot, terutama di sejumlah daerah terpencil seperti Halmahera Selatan dan wilayah lainnya. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami menitipkan pesan kepada Pak Iman di Komisi I DPR RI agar persoalan koneksi jaringan di Maluku Utara yang masih buruk di beberapa wilayah bisa dibantu dan didorong ke pemerintah pusat,” kata Sherly.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan jaringan telekomunikasi dapat ditingkatkan, mengingat konektivitas digital menjadi kebutuhan dasar bagi daerah kepulauan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. (Rifal)
