Ternate – istanafm.com. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Muhammad S. Adam Kepala Bappeda, menegaskan perencanaan pembangunan di Maluku Utara membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Hal ini, agar rencana pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, ia mengatakan selama ini pembangunan masih bersifat parsial dan untuk menjawab kebijakan perencanaan pembangunan, dibutuhkan kesamaan pemikiran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Maluku Utara.
“Jadi ke depan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota itu ada kesamaan pemikiran, kesamaan frekuensi dalam menjawab persoalan yang ada di Maluku Utara secara keseluruhan,” ucap Muhammad S. Adam saat disambangi istanafm.com di ruangan Ballroom Gamalama Jumat, (25/4/2025).
Disamping itu, ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa usulan berbeda yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kota. Salah satunya, yang paling urgent yaitu, mengenai infrastruktur. Tetapi usulan tersebut, akan ditindaklanjuti di tahapan Muserembang RKPD. Namun di Muserembang kali ini, mereka meletakkan forum OPD di bagian paling akhir dan sudah ada kesepakatan di tingkat kepala daerah.
“Setelah ini akan ada forum OPD antara beberapa Kabupaten Kota dengan OPD-OPD prioritas di provinsi untuk melakukan penajaman,” tuturnya.
“Biasanya dilakukan di awal, teknisnya kita tinggal menindaklanjuti hal tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, rata-rata catatan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kota yaitu, mengenai infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, dan bandara Loleo di Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai.
“Nah untuk realisasinya secara teknis setelah ini, akan ada penajaman antara beberapa Kabupaten Kota dengan OPD,” pungkasnya.
Meskipun jalan dan jembatan berkaitan dengan Dinas PU, Ia juga memastikan dalam 5 tahun mereka akan menangani masalah tersebut, dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang ada. Terutama infrastruktur yang diprioritaskan Pemerintah Provinsi.
Sementara ada beberapa catatan, terkait dengan konektivitas jalan yang menjadi catatan penting dan sudah dirilis oleh Dinas PU. Seperti Maba Kabupaten Halmahera Timur dan Sagea Kabupaten Halmahera Tengah.
“Pada prinsipnya, pemantapan jalan di agenda Ibu Gubernur tetap akan dilanjutkan, Cuma kita akan lihat lebih detail lagi, mana yang paling urgent, dan paling penting untuk dieksekusi,” ucap Adam.
Untuk anggaran tambahan kata Adam Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, akan berdiskusi secara bersama untuk mencari solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik melalui CSR atau pembiayaan lain.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda akan mengadakan pertemuan dengan Balai Bina Marga untuk membahas mengenai status jalan provinsi yang akan dinaikan menjadi jalan nasional.
“Untuk kepastian ruas jalan mana saja, Ibu Gubernur akan duduk bersama dengan Balai Bina Marga. Untuk bicara soal status jalan provinsi yang akan dinaikkan menjadi jalan nasional,” tutupnya. (Rifal Amir)
