Jakarta – istanafm.com. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi momentum awal konsolidasi jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan pelaksanaan program ke depan.
Nanik mengatakan fokus utama lembaganya saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” kata Nanik seperti di kutip bgn.co.id.
Sebagai bagian dari penataan tersebut, BGN melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas. Selain itu, lembaga tersebut memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru dan memilih mengoptimalkan dapur yang telah beroperasi.
BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia. Menurut Nanik, langkah itu penting agar makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Ia menilai pemerataan layanan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Saat ini, sebagian besar dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN menyiapkan sejumlah skema implementasi yang lebih adaptif di wilayah 3T. Selain pembangunan fasilitas baru, lembaga tersebut akan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan program.
BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga yayasan dan organisasi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pelaksanaan MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terukur.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Agustina.
Selain memperbaiki tata kelola, BGN juga menajamkan sasaran program dengan memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama selama proses konsolidasi berlangsung. Menurut dia, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. (Rifal)
