Ternate – istanafm.com. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, melaporkan bahwa sekitar 35,1 persen bidang tanah di Maluku Utara belum terdaftar secara resmi.
Dari total 882.895 bidang tanah, baru 64,9 persen yang telah bersertifikat. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan reforma agraria di provinsi Maluku Utara.
Laporan itu, ia sampaikan melalui kunjungan komisi II DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sahid Bella, Ternate, pada Senin, 28 Juli 2025, ini mengangkat tema: “Pengawasan terhadap fungsi GTRA di Maluku Utara dalam menyelesaikan persoalan tata ruang, pertanahan, serta peningkatan pendapatan daerah di wilayah kepulauan.”
Dalam laporannya mengungkapkan bahwa luas wilayah Maluku Utara mencapai 12,3 juta hektare, terdiri dari 9,1 juta hektare lautan dan 3,1 juta hektare daratan. Dari luas daratan itu, 70 persen merupakan kawasan hutan, sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) hanya sekitar 695.819 hektar.
“Provinsi ini terdiri dari 837 pulau dan terbagi ke dalam 8 kabupaten dan 2 kota, dengan 117 kecamatan dan 1.198 desa atau kelurahan,” kata Harisandi.
Hingga saat ini, jumlah bidang tanah terdaftar di Maluku Utara tercatat sebanyak 882.895 bidang, dengan tingkat sertifikasi mencapai 64,9 persen.
Sementara itu, sebanyak 309.027 bidang atau 35,1 persen belum bersertifikat. Kota Ternate menjadi satu-satunya wilayah yang telah mencapai sertifikasi 100 persen.
BPN juga melaporkan bahwa seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di provinsi ini telah mengintegrasikan sistem pelayanan elektronik, termasuk sertifikat elektronik, SKPT, dan DNT.
“Seluruh Kantah telah menjalankan tujuh layanan prioritas secara digital, dan bisa dimonitor secara real-time melalui dashboard KKP,” ujar Harisandi.
BPN juga memperkenalkan sejumlah inovasi pelayanan, seperti Sentuh Tanahku, aplikasi pengecekan tata ruang CETAR oleh Kantah Kota Ternate, serta pelayanan keliling mingguan ke desa-desa oleh Kantah Tidore Kepulauan. Tujuannya, untuk mendekatkan pelayanan dan menekan angka pengaduan masyarakat.
Dalam sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Kanwil BPN Maluku Utara mencatat kenaikan signifikan. Target PNBP tahun 2024 sebesar Rp3,2 miliar terealisasi hingga 243 persen. Sementara untuk 2025, target ditingkatkan menjadi Rp4,2 miliar, dengan realisasi semester pertama mencapai 43 persen.
Ternate menjadi wilayah dengan target penerimaan PNBP tertinggi tahun ini, sebesar Rp 967 juta. Sementara alokasi terbesar pembangunan gedung melalui PNBP berada di Halmahera Selatan, senilai Rp3,9 miliar.
Reforma Agraria: Sertifikasi Masih Rendah
BPN Maluku Utara juga melaporkan capaian reforma agraria yang masih menghadapi tantangan. Dari total potensi pelepasan kawasan hutan seluas 38.771 hektar, baru 10.978 hektare atau 27,6 persen yang telah bersertifikat.
Sisanya, masih dalam proses akibat berbagai kendala seperti tumpang tindih lahan, ketidaksesuaian lokasi, serta keberadaan transmigran yang telah meninggalkan lokasi.
Pada 2025, ditargetkan 700 bidang tanah akan direlokasi untuk reforma agraria: 400 bidang di Kabupaten Halmahera Utara dan 300 bidang di Halmahera Selatan.
Namun, program penataan akses belum bisa dijalankan karena efisiensi anggaran, meskipun data menunjukkan terdapat 6.750 keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. (Rifal)
