Tobelo Halut- Istanafm.com: Dari sepuluh (10) Kabupaten Kota se wilayah Provinsi Maluku Utara ada tiga kabupaten yang masih lambat dalam prosea Dana Hibah Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Tiga kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara. Bahkan yang paling parah adalah Kabupaten Halmahera Utara. Bahkan dalam proses pencairan daha hibah tersebut, Pemda Halut menggunakan sistem cicil.
Suleman Patras Komisioner Bawaslu Maluku Utara yang membidangi SDM dalam persnya, disela-sela acara Bimtek Bawaslu Kabupaten Kota, selasa 20/08/2024 di Sahid Bela menjelaskan bahwa “Bawaslu Maluku Utara sudah menyurati pemerintah daerah dari ketiga kabupaten yang dimaksud. Tetapi, alasan Pemda Halut bahwa tidak ada anggaran, sehingga Bawaslu Maluku Utara akan terus melakukan monitoring terhadap proses pencairan dana hibah tersebut. Agar tidak berdampak pada kegiatan pengawasan di lapangan”, kata Suleman Patras.
Lebih jauh dijelaskan Suleman Patras bahwa “Sesuai aturan dana hibah pengawasan yang melekat pada APBD kabupaten kota sesuai perintah undang-undang, itu proses pencairannya 40% (empat puluh persen)untuk tahap awal, dan sisanya 60% (enam puluh persen) akan dicairkan pada tahap dua”, kata Kadiv SDM Bawaslu Malut. (Jaja On).
