Ternate — istanafm.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Ternate resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan III tahun sidang 2026, yang digelar di Kantor DPRD Kota Ternate, Selasa, 21 Juli 2026.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Laporan pertanggungjawaban APBD bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah ikrar akuntabilitas kepada masyarakat atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan,” kata Tauhid dalam rapat paripurna.
Menurut Tauhid, laporan pertanggungjawaban APBD menjadi fondasi penting dalam menegakkan prinsip good governance. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Kota Ternate dan DPRD menjadi faktor utama dalam membenahi sistem pemerintahan, mendorong pembangunan daerah, serta memastikan anggaran daerah kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Tauhid juga mengungkapkan Pemerintah Kota Ternate kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut merupakan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kota Ternate.
Ia menyebut opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dan prinsip transparansi masih terjaga dengan baik. Karena itu, capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat kemitraan dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
“Prestasi ini harus menjadi pemacu semangat bagi kemitraan eksekutif dan legislatif agar tidak lelah menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, Tauhid mengakui pelaksanaan amanah masyarakat tidak lepas dari berbagai tantangan pembangunan daerah. Ia menyatakan pemerintah tetap optimistis dapat menghadapi tantangan tersebut melalui kerja sama semua pihak serta dukungan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Tauhid menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Ternate atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga disetujui menjadi Perda.
Ia berharap pengesahan tersebut semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Rifal)
