Ternate — istanafm.com. Lonjakan nilai ekspor Provinsi Maluku Utara yang menembus Rp36,8 triliun menuai sorotan. Pasalnya, kinerja ekspor tersebut masih didominasi produk mineral, terutama hasil hilirisasi nikel, sementara sektor-sektor berbasis masyarakat seperti perikanan dan pertanian dinilai belum mendapat porsi signifikan.
Akademisi Universitas Khairun, Nurdin I. Muhammad, menilai struktur ekspor yang bertumpu pada sektor pertambangan bukan sekadar persoalan komposisi, melainkan menyangkut arah pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Nurdin, ketidakterhubungan antara sektor unggulan dengan kehidupan masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi tidak berdampak luas.
“Ketika sektor unggulan tidak terhubung dengan kehidupan mayoritas masyarakat, maka pertumbuhan hanya akan menjadi ilusi statistik,” kata Nurdin kepada Istana FM, Minggu, 5 April 2026.
Nurdin menjelaskan, industri pertambangan dan smelter yang menjadi motor ekspor bersifat padat modal, bukan padat karya. Kondisi ini menyebabkan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal menjadi terbatas. Disamping itu, rantai pasok industri, ia nilai belum terintegrasi dengan ekonomi lokal karena banyak kebutuhan produksi masih didatangkan dari luar daerah.
Akibatnya, tutur dia, keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan efek pengganda di tingkat lokal menjadi lemah. “Ini memperkuat ketimpangan struktural. Kawasan industri tumbuh pesat, tetapi wilayah pesisir dan pulau kecil tetap tertinggal,” ujarnya.
Dia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada euforia angka pertumbuhan semata. Ia mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif agar pertumbuhan tidak hanya terjadi di atas kertas.
“Tanpa intervensi yang tepat, Maluku Utara berisiko mengalami growth without development,” ucapnya.
Menurut dia, langkah konkret yang perlu ditempuh adalah mendorong diversifikasi ekspor berbasis sektor rakyat, seperti perikanan tangkap, budidaya, serta agroindustri. Sektor-sektor tersebut dinilai lebih padat karya dan memiliki potensi menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.
Selain itu, hilirisasi juga dinilai tidak boleh berhenti pada sektor tambang. Pemerintah didorong membangun industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian agar nilai tambah tidak terus mengalir ke luar daerah.
“Kewajiban penggunaan produk lokal, kemitraan dengan UMKM, hingga pengembangan ekonomi penyangga harus menjadi bagian dari regulasi. Industri besar tidak boleh menjadi ‘pulau ekonomi’ yang terpisah dari masyarakat,” kata dia.
Nurdin juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang lebih progresif. Pendapatan daerah yang meningkat harus diarahkan pada investasi sektor produktif, seperti infrastruktur perikanan, akses pasar, dan pembiayaan usaha kecil.
Ia menambahkan, Maluku Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kelautan atau blue economy. Namun, potensi tersebut dinilai sulit terwujud jika kebijakan masih bias pada sektor padat modal.
“Kenaikan ekspor seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar prestasi administratif,” ujarnya.
Senada, akademisi Universitas Khairun lainnya, Mukhtar Adam, menilai peningkatan ekspor dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kebijakan hilirisasi nikel pada pemerintahan sebelumnya. Namun, ia melihat pemerintah saat ini belum menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat ekonomi lokal sebagai penyeimbang sektor ekstraktif.
“Belum terlihat upaya signifikan untuk menghadirkan alternatif ekonomi yang lebih inklusif sebagai pembanding sektor tambang,” kata Mukhtar.
Ia menambahkan, komoditas ekspor tradisional seperti cengkeh dan pala sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi belum dikelola secara optimal.
“Jika ekspor masih didominasi tambang, itu mencerminkan belum adanya arah jelas dalam menempatkan komoditas lokal sebagai penggerak ekonomi,” ujarnya. (Rifal)
