Ternate – istanafm.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyoroti tingginya nilai ekspor Maluku Utara yang mencapai Rp174 triliun. Menurut dia, besarnya nilai ekspor tersebut belum sebanding dengan dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Hasby mengatakan tingginya ekspor Maluku Utara yang didominasi sektor pertambangan belum menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Menurut dia, sektor tersebut justru menyisakan persoalan lingkungan dan membuat daerah bergantung pada kepentingan ekonomi dari luar.
“Angka ekspor yang tinggi tapi minim dampak harusnya menjadi atensi bagi pemerintah bahwa pertambangan sama sekali tak ada imbas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hasby, Minggu, 6 September 2026.
Menurut Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, peningkatan nilai ekspor juga belum sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menyoroti angka kemiskinan yang masih bertambah serta minimnya kontribusi riil sektor pertambangan terhadap perekonomian masyarakat lokal.
“Artinya angka makro pertumbuhan ekspor kita hanya menguntungkan Jakarta dan asing. Juga hanya membuat kita tergantung ke asing,” ujarnya.
Hasby menuturkan kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, tidak seharusnya hanya mengandalkan sektor pertambangan, tetapi perlu memperkuat sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber daya lokal Maluku Utara.
“Kebijakan sektor tambang ini harus dievaluasi. Pemerintah juga perlu fokus mendorong sektor perikanan dan pertanian menjadi prioritas. Sebab sumber daya lokal jika dikembangkan justru lebih menguntungkan masyarakat dan daerah ketimbang industri skala besar yang dampaknya minim,” katanya.
Ia menilai pemerintah pusat selama ini masih kurang memberikan perhatian terhadap sektor pertanian dan perikanan. Padahal, menurut Hasby, pengembangan sektor tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat daerah.
Hasby juga menyoroti kebijakan hilirisasi nikel yang dinilai lebih banyak memberikan keuntungan kepada investor dan negara tujuan ekspor, terutama Cina. Karena itu, ia meminta pemerintah mengubah pola pengelolaan sumber daya alam agar tidak berhenti pada aktivitas ekstraksi dan ekspor bahan mentah atau setengah jadi.
“Kami minta kebijakan sektor pertambangan ini diubah. Daerah dan negara tidak boleh sekadar menggali SDA, tapi perlu ada rantai produksi dalam negeri. Supaya hasil pertambangan dikelola dalam negeri dan dapat berdampak ke daerah,” pungkasnya. (Rifal)
