Ternate- Istanafm.com: Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak profesional dalam melakukan Penyelidikan Kasus Gratifikasi dan Penyuapan yang dilakukan oleh beberapa oknum lejabat di Sekertariat Daerah Provinsi Maluku Utara, seperti Dr. Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Drs. Hi. Shamsudin, Abdul Kadir Penjabat Gubernur Maluku Utara serta beberapa oknum pejabat Pemprov lainnya, yang sudah terbukti melakukan penyuapan kepada mantan Gubernur Maluku Utara AGK, untuk mendapatkan jabatan strategis di lingkungan Sekertariat Daerah Provinsi Maluku Utara, namun tidak tersentu hukum.
Praktisi Hukum Fadli S. Tuanani, S.H., secara tegas mengatakan kepada Istana FM senin 09/09/2024 menegaskan bahwa, “Integritas Penyidik KPK patut untuk dipertanyakan publik Maluku Utara”, kata Fadli S. Tuananj.
Fadli S. Tuanani juga menyentil soal proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Karena dari sekian saksi, yang nota bene nya adalah oknum pejabat dilingkungan Sekertariat Daerah Provinsi Maluku Utara, dalam keterangan mereka dipersidangan sebagai saksi, telah terungkap bahwa mereka ikut menyogok mantan Gubernur, tetapi kenapa penyidik KPK hanya menetapkan Drs. Imran Yakub sendiri sebagai tersanka”, tanya Fadli S. Tuanani.
Fadli S. Tuanani juga mempertanyakan integritas KPK dalam membumi hanguskan pelaku kejahatan korupsi di daerah ini. Jika penyidik KPK tidak menetapkan tersangka lainnya yang sudah terbukti dan meyakinkan bahwa mereka telah melakukan tindakan kejahatan penyuapan kepada mantan Gubernur AGK, namun tidak tersentuh hukum. Maka, alangkah baiknya penyidik KPK angkat kaki dari Kota Ternate, dan berhenti melakukan penyelidikan terhadap setiap kasus Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Korupsi di Maluku Utara. KPK fokus saja melakukan penyelidikan di daerah lain, jangan lagi di Maluku Utara, karena penegakan supremasi hukum telah mati di Bumi Almuluk ini”, tegas Fadli S. Tuanani. (Jaja On).
