Next Post

Haknya di Rampas Ade Mat Sabar dan Bertawakkal

IMG-20240307-WA0009

Ternate Istana FM – Ade Rahmat Lamadihami Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Ternate Selatan, yang juga Calon Anggota Legislatif Tingkat KotaTernate Nomor Urut 7 dengan Daerah Pemilihan Ternate Selatan-Moti. Kamis (07/03/2024) menyampaikan kekecewaannya kepada Istanafm.Com dikediamannya di Kelurahan Tabona, Kamis (07/03/2024).

Ade Rahmat yang biasa disapa menjelaskan bahwa dirinya menyadari benar bahwa hasil perjuangannya itu Allah yang akan menentukan hasilnya.

Namun yang membuat dirinya kecewa, cara yang digunakan oleh Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun KPU selalu penyelenggara patut untuk diduga bahwa ini adalah sebuah permainan yang tidak fer, serta upaya untuk menciderai azas-azas Demokrasi.

Dimana From D ditingkat PPK dari Ternate Selatan yang disampaikan dalam Rapat Pleno di tingkat KPU itu tidak ada satupun tanda tangan dari saksi Parpol sebanyak 16 orang yang merupakan utusan dari masing-masing Parpol, saksi tidak menandatangani From D tersebut, tetapi Bawaslu Kota Ternate dan pihak KPU berani mengambil langkah dengan memutuskan, bahwa suara sebanyak 222 dari TPS 8 Kelurahan Tabona dinyatakan tidak sah.

Lanjut Ade Rahmat bahwa sekalipun dirinya tidak terlalu memahami aturan Hukum, namun dia merasa ganjal dengan keputusan Bawaslu dan KPU tersebut yang dinilai tidak elegan, karena dampak dari keputusan ini sangaat menguntungkan Caleg dari partai lain yang suaranya tidak memenuhi syarat, namun dengan pembatalan suara dari TPS 8 maka Caleg tersebut dinyatakan lolos masuk sebagai Calon Anggota DPRD Kota Ternate terpilih untuk masa bhakti 2924-2029.

Ditempat terpisah Rusli Saraha Komisioner Bawaslu Maluku Utara saat dimintai keterangan Istanafm.Com Kamis (07/03/2024) di Sahid Bela Hotel menjelaskan bahwa jika keputusan itu dianggap merugikan salah satu pihak maka wajib Hukumnya untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi kata Rusli Saraha.

Dari peristiwa ini Istanafm.com Mengutip komentar seorang Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Maluku Utara Dr. Hendra Kasim sebagaimana yang dilansir Nuansa Malut.Com telah dijelaskan bahwa, dalam pasal 25 PKPU tentang Rekapitilasi jika ada keberatan atau kejadian khusus, maka belasan Parpol yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatannya ke Mahkama Konstitusi (MK) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepemiluan di Indonesia.

Sementara Ade Rahmat Lamadihami yang merupakan pihak yang paling dirugikan akibat Keputusan Bawaslu dan KPU Kota Ternate atas pembatalan suara dari TPS 8 Kelurahan Tabona, secara tegas mengatakan bahwa keputusan itu sangat keliru dan tidak berdasar. Karena yang berhak membatalkan hasil Pemilu jika terdapat pelanggaran secara terstruktur dan Masif hanyalah kewenangan MK bukan Bawaslu atau KPU selaku penyelenggara tegas Ade Rahmat. (Jaja On)

 

 

Reporter: Fajarudin Limau

 

ISTANA FM

ISTANA FM

Related posts

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11