Ternate – istanafm.com. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester II Tahun 2025 melalui Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Maluku Utara, Kamis, 11 Desember 2025.
Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Divisi Data dan Informasi, Iwan S. Seber, mengatakan pleno tersebut merupakan bagian dari agenda nasional pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan secara berjenjang di seluruh daerah.
“Hari ini KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk Semester II Tahun 2025. Sementara kabupaten/kota telah lebih dulu melakukan pleno pada 6 hingga 8 Desember sesuai jadwal KPU RI,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, dua daerah—Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan—menggelar pleno pada 6 Desember, sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya melaksanakan pada 8 Desember. Pemutakhiran DPB di tingkat kabupaten/kota berlangsung setiap tiga bulan, sementara tingkat provinsi dilakukan dua kali setahun, yakni pada semester I dan semester II.
“Untuk tahun ini, kita sudah menetapkan DPB Semester II dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara,” katanya.
Dalam pleno tersebut, KPU Maluku Utara mencatat total DPB mencapai 990.232 pemilih, terdiri atas 515.162 laki-laki dan 475.070 perempuan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 yang berjumlah 962.067 pemilih.
“Ada kenaikan sekitar 9,5 persen dari DPT Pilkada 2024,” ujar Iwan.
Halmahera Selatan menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni 189.435 pemilih, disusul Halmahera Utara (147.166) dan Kota Ternate (146.559). Sementara jumlah pemilih terendah tercatat di Pulau Taliabu dengan 45.661 pemilih.
KPU juga mencatat 60.289 pemilih baru dalam DPB Semester II, mayoritas berasal dari kelompok usia muda. Adapun pemilih dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS)—karena meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, atau persoalan administrasi kependudukan—berjumlah 23.612 orang.
“Pemilih baru naik signifikan, dan angka TMS juga ikut naik. Ini bagian dari dinamika pemutakhiran,” ujar Iwan.
Ia menegaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) akan terus dilakukan hingga Pemilu dan Pilkada mendatang. Program ini juga telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dan masuk dalam agenda Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“PDPB kini menjadi program nasional. Setiap tahun pemutakhiran akan terus dilakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih menuju Pemilu maupun Pilkada,” kata Iwan.
Ia menambahkan, masukan dan rekomendasi dari Bawaslu sudah ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota dalam penyusunan DPB Semester II.
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penting untuk memastikan warga terakomodasi dalam daftar pemilih pada pemilu maupun pilkada.
“KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi setiap triwulan, sedangkan KPU provinsi setiap semester. Harapannya data yang ditetapkan benar-benar akurat, baik daftar pemilih maupun pemilih tidak memenuhi syarat yang harus dikeluarkan dari daftar,” kata Mohtar. (Rifal)
