Ternate — istanafm.com. Pemanfaatan sumber daya alam di Maluku Utara dinilai belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Di tengah maraknya industri ekstraktif, tingkat pengangguran justru masih menunjukkan tren fluktuatif.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasichin, mengatakan persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi iklim usaha sebagai faktor hulu.
“Sektor tenaga kerja itu di hilir. Hulunya adalah iklim usaha. Kalau iklim usaha sehat, investasi masuk, maka lapangan kerja akan terbuka,” kata Zainul usai pengukuhan DPW PKB Maluku Utara di Bela International Hotel, Kamis, 2 April 2026.
Ia menilai tingginya investasi di sektor pertambangan belum mampu menjawab persoalan pengangguran karena karakter industri tersebut yang padat modal.
“Kenapa sektor pertambangan banyak tapi pengangguran masih tinggi? Karena investasinya padat modal, bukan padat karya,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2022, jumlah pengangguran tercatat 31,62 ribu orang dengan TPT 4,98 persen. Angka itu menurun pada Februari 2023 menjadi 29,72 ribu orang (4,60 persen) dan kembali turun pada Februari 2024 menjadi 27,86 ribu orang (4,16 persen). Namun pada Februari 2025, jumlah pengangguran kembali meningkat menjadi 29,53 ribu orang dengan TPT 4,26 persen.
Zainul menjelaskan, investasi di sektor pertambangan memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif kecil dibanding sektor lain. Ia mencontohkan, investasi sebesar Rp1 triliun di sektor pertambangan hanya mampu menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.
Sebaliknya, sektor seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat menyerap tenaga kerja jauh lebih besar. “Dengan nilai investasi yang sama, sektor pertanian dan perikanan bisa menyerap hingga 30 ribu tenaga kerja,” kata dia.
Menurut Zainul, solusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan terletak pada kebijakan hilirisasi.
“Kalau hilirisasi tidak berjalan, jangan berharap sektor pertambangan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu mengembangkan sektor di luar pertambangan sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dinilai lebih inklusif serta memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil.
“Pertambangan memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat, tetapi dari sisi pemerataan dan dampaknya ke masyarakat bawah masih kalah dibanding sektor perikanan dan pertanian,” kata Zainul. (Rifal)
