Ternate – istanafm.com. Baru dua hari beroperasi, pangkalan minyak tanah (mitan) milik Elma Assagaf di Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, langsung disidak oleh tim gabungan.
Inspeksi tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Kota Ternate, Bagian Ekonomi Setda Kota Ternate, dan Bhabinkamtibmas, Kamis (8/5/2025).
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim, kepada istanafm.com menyampaikan bahwa pangkalan tersebut terbukti menjual minyak tanah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp5.000 hingga Rp7.000 per liter.
“Ini jelas melakukan pelanggaran. Apalagi pangkalan ini masih baru dan belum menyentuh seluruh warga sekitar,” ujar Nurjaya.
Ia juga menggambarkan kejadian saat sidak berlangsung. Seorang warga datang hendak membeli minyak tanah, namun ditolak dengan alasan “sudah tutup”, padahal waktu masih menunjukkan pukul 16.00 WIT.
“Kami menyaksikan sendiri warga ditolak secara mentah-mentah, padahal masih jam empat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nurjaya mengungkapkan adanya dugaan laporan distribusi fiktif dari pihak pangkalan. Salah satu warga berinisial A disebut menerima sembilan jeriken minyak untuk diumumkan ke sembilan Kepala Keluarga (KK). Namun, setelah dikonfirmasi, A hanya mengaku satu KK dan menerima seluruh jatah tersebut untuk dirinya sendiri.
“Ada perbedaan keterangan antara pihak pangkalan dan warga, dan ini sangat mencurigakan,” ungkap Nurjaya.
Pelanggaran lainnya, menurut Nurjaya, adalah distribusi yang tidak tepat sasaran. Sekitar 50 KK yang merupakan pengguna wajib mitan belum menerima jatah, sementara pihak pangkalan sudah menjual lebih dulu kepada sekitar 10 pelaku UMKM.
“Seharusnya pengguna wajib BBM seperti warga rumah tangga terisi dulu, baru sisanya ke UMKM,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, ia mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk segera mengevaluasi pangkalan tersebut secara menyeluruh.
Sementara staf Bagian Ekonomi Setda Kota Ternate, Herlina, saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa mengirimkan akan melaporkan temuan ini ke pimpinan serta agen mitan terkait.
“Kita tunggu keputusan lebih lanjut. Bisa saja ada sanksi,” ujar Herlina. (Rifal Amir)
