Ternate — istanafm.com. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Maluku Utara Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, Jumat (2/5/2025).
Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, dengan mengangkat tema “Indonesia Gelap, Maluku Utara Tenggelam” sebagai bentuk protes terhadap kondisi sosial, pendidikan, dan lingkungan di wilayah tersebut.
Koordinator Aksi, Aburijal Rajak, menyampaikan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Polda Malut telah melakukan upaya penyelesaian masalah masyarakat di Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah dengan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS), namun tindakan represif oleh aparat di lapangan masih menjadi persoalan serius.
“Tindakan represif seperti penembakan dan intimidasi di Halmahera Timur justru mencederai upaya penyelesaian konflik. Ini menjadi kecaman serius bagi kami. Oleh karena itu, kami mendesak Polda Malut untuk segera mencopot Kapolres Halmahera Timur,” tegas Aburijal.
Selain itu, ia juga menyoroti aktivitas pertambangan ilegal yang masih marak di berbagai wilayah Maluku Utara.
Meskipun Polda Malut telah melakukan penertiban di beberapa titik, seperti Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, namun upaya tersebut dinilai belum menyentuh perusahaan-perusahaan besar yang diduga bermasalah secara administratif.
“Setiap perusahaan, meskipun sudah beroperasi selama 10 hingga 20 tahun, jika tidak memenuhi standar administrasi, maka tetap dikategorikan sebagai illegal mining. Berdasarkan kajian kami, di Halmahera Timur ada tiga perusahaan yang kami duga belum memenuhi syarat administrasi, yakni PT Priven, PT Ara, dan PT Halmahera Bangkit. Kami mendesak Polda Malut untuk segera melakukan penindakan,” ujarnya.
Isu lain yang disoroti adalah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Massa menuding PT Halmahera Bangkit sebagai salah satu pihak yang menerima alokasi BBM bersubsidi secara tidak semestinya, padahal seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum.
“Kami menemukan indikasi bahwa BBM subsidi justru dialihkan untuk operasional perusahaan tambang. Kami mendesak Gubernur dan Polda Malut untuk segera membongkar dan menangkap para mafia BBM di Maluku Utara,” tambahnya.
Tak hanya itu, Cipayung Plus juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku provokasi berbasis SARA yang memicu konflik antarwarga di sejumlah desa di Halmahera Utara.
“Kami mendesak Polda Malut untuk menangkap dan mengadili oknum yang memicu konflik SARA di Desa Kira, Guma, Sukabaru, Samuda, dan Dokulamo. Konflik semacam ini harus segera dihentikan agar tidak meluas,” tegas Aburijal. (Rifal Amir)
