Ternate – istanafm.com. Rencana penerapan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Load) oleh Kementerian Perhubungan di wilayah Maluku Utara mendapat sorotan dari pengamat ekonomi.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin I. Muhammad, menilai kebijakan ini memiliki dua sisi: positif dari segi infrastruktur dan keselamatan, namun berpotensi menimbulkan dampak ekonomi jangka pendek yang harus diantisipasi.
Menurut Nurdin, kebijakan zero ODOL bertujuan baik—melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kelebihan muatan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Akan tetapi, penerapannya di Maluku Utara harus mempertimbangkan kondisi kepulauan dan ketergantungan logistik pada jalur darat-lintas laut.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menjelaskan, pembatasan muatan logistik akan mengurangi volume angkut dalam satu perjalanan. Konsekuensinya, frekuensi distribusi barang meningkat, yang dapat mendorong naiknya biaya logistik.
“Dalam jangka pendek, ini bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama bahan pangan yang sebagian besar dipasok dari luar daerah. Wilayah kepulauan dengan akses terbatas akan paling terdampak,” katanya kepada Istana FM, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menekankan pentingnya strategi transisi yang adaptif. Pemerintah pusat dan daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar kebijakan ini tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Solusinya bukan membatalkan kebijakan, melainkan menyiapkan dukungan konkret seperti penambahan armada logistik, penyesuaian tarif distribusi, dan pengawasan yang adil agar pelaku UMKM tidak dirugikan. Tanpa itu, daya beli masyarakat bisa tertekan,” ujarnya.
Nurdin menekankan bahwa pelaksanaan zero ODOL dilakukan secara bertahap dan partisipatif, melibatkan semua pelaku rantai pasok, terutama di sektor perdagangan, logistik, dan produsen barang pokok.
