Ternate — istanafm.com. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Ternate menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IV bertajuk “Transformasi PPP untuk Kota Ternate” di Safirna Hotel Transito, Kamis, 9 April 2026.
Ketua Panitia Muscab, Muhlis Abas, mengatakan pelaksanaan musyawarah ini menggunakan mekanisme tim formatur untuk menyusun kepengurusan baru periode 2026–2031.
“Dalam Muscab ini akan dipilih tim formatur yang kemudian menyusun komposisi pengurus, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara,” ujar Muhlis saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, tim formatur terdiri dari lima unsur, yakni perwakilan pimpinan anak cabang, DPC, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Menurut dia, hasil kerja formatur akan disampaikan kepada DPP melalui DPW PPP Maluku Utara untuk mendapatkan surat keputusan (SK) kepengurusan yang sah.
“Masa kerja formatur diberikan waktu paling lambat tujuh hari untuk menyusun dan mengajukan komposisi pengurus ke DPP,” katanya.
Selain pengurus harian, formatur juga akan menyusun struktur majelis partai, seperti Majelis Syariah, Majelis Pakar, dan Majelis Pertimbangan.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Maluku Utara, Irham Syahlan, mengatakan pelaksanaan Muscab merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, yang mengharuskan pembentukan kepengurusan hingga tingkat daerah pasca Musyawarah Wilayah (Muswil).
“Setelah Muswil, dalam waktu tiga bulan seluruh daerah harus melaksanakan Muscab untuk membentuk kepengurusan baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah Muscab di Ternate, agenda serupa akan dilanjutkan di kabupaten/kota lain di Maluku Utara sebelum seluruh kepengurusan diajukan ke DPP untuk mendapatkan pengesahan.
Irham juga menekankan pentingnya konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput, termasuk pembentukan kepengurusan di tingkat anak cabang dan ranting desa.
“Pesan dari DPP adalah memperkuat konsolidasi sampai ke bawah, sehingga seluruh struktur partai terbentuk dan solid menghadapi agenda politik ke depan,” katanya.
Menurut dia, konsolidasi tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan perolehan kursi PPP di legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Target kami, daerah yang belum memiliki kursi harus bisa meraih kursi, sementara yang sudah ada harus ditingkatkan. Di tingkat provinsi, kami menargetkan bisa membentuk satu fraksi,” ujar Irham. (Rifal)
