Sofifi- Istanafm.com. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang memprioritaskan dua Kabupaten di Malut, masing-masing Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Mendapat kritikan pedas dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) Deprov Malut.
Hi. Is Suaib Ketua Fraksi PKS dan juga Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara, secara tegas dalam siaran Persnya pada Selasa, 22/04/2025 menegaskan bahwa, “kebijakan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda Laos di nilai sangat Diskriminasi dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Karena Gubernur hanya memprioritaskan dua Kabupaten dan mengabaikan delapan Kabupaten Kota yang ada di Malut,” ujar Hi. Is Suaib.
Lanjut Ketua Farksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) bahwa, “jika DBH di salurkan harus merata karena Kabupaten Kota lain di Malut juga sangat membutuhkan, kenapa hanya dua Kabupaten yang di dahulukan tanya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Maluku Utara ini.
Sehingga Ketua Fraksi PKS menyarankan agar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda Laos, dalam setiap kebijakan harus mengedepankan asas Keadilan demi kemaslahatan Rakyat dan Negeri ini kedepan,” tegas Hi. Is Suaib.
Karena setiap kebijakan Pemerintah Daerah yang selalu berpihak kepada rakyat, maka tidak ada penilaian buruk dari publik terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. (Jaja On).
