Sofifi – istanafm.com. Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, menyoroti target pendapatan dari Intraco Penta (IMTA) yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar Rp50 miliar pada tahun anggaran 2025.
Namun, Bapenda meminta agar target tersebut diturunkan karena kesulitan mengakses data izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA).
“Tenaga kerja asing di Malut cukup banyak. Jika mengacu pada ketentuan perpanjangan izin tinggal, setiap TKA yang masa tinggalnya berakhir wajib membayar biaya perpanjangan,” kata Said, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menjelaskan, biaya perpanjangan izin tinggal TKA berkisar satu juta rupiah. Dengan jumlah TKA yang cukup signifikan di Malut, potensi pendapatan daerah dari sektor ini dinilai besar.
Namun, Bapenda mengaku kesulitan memperoleh data izin tinggal TKA. “Kemarin Bapenda meminta kepada DPRD agar target tersebut diturunkan karena mereka merasa kesulitan mengakses data-data TKA,” ujarnya.
Menanggapi persoalan itu, Komisi II berencana memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk dimintai klarifikasi. Namun, dinas tersebut belum hadir dalam undangan rapat sebelumnya.
“Kami akan jadwalkan ulang pertemuan. Banyak hal yang perlu kami dalami, seperti program yang direncanakan, skema pelaksanaan, realisasi anggaran, termasuk evaluasi Job Fair yang telah digelar,” kata Said.
Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II. Menurutnya, rata-rata realisasi baru mencapai 20 hingga 30 persen, itu pun didominasi oleh pembayaran gaji dan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP).
“Sebagian besar kegiatan OPD belum berjalan. Mungkin terkendala administrasi. Kami berharap OPD segera menyusun skema pelaksanaan agar program yang telah direncanakan bisa segera direalisasikan dan serapan anggaran meningkat,” ujar Said. (Rifal)
