Ternate – istanafm.com. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi, Rabu, 22 April 2026.
Rombongan meninjau sejumlah lokasi, antara lain proyek preservasi jalan dalam Kota Ternate melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah 2025, pembangunan Sabo Dam RA-D3 untuk pengendalian sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Pulau Ternate, serta hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula.
Saat meninjau huntap, warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait fasilitas tempat tinggal. Mereka mengeluhkan rumah yang belum dilengkapi dapur, lampu jalan yang tidak berfungsi, keterbatasan air bersih, hingga genangan air ketika hujan deras.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada anggota Komisi V DPR RI dan pemerintah daerah yang mendampingi kunjungan tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri, mengatakan keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Maluku Utara, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan paling mendesak. “Karena kalau dikatakan butuh, semua wilayah, kabupaten, kota membutuhkan jalan yang layak,” kata Irine usai meninjau huntap di Kelurahan Jambula.
Ia mengatakan jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Namun dalam kondisi fiskal terbatas, pembangunan harus difokuskan pada sektor yang memberi dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan konektivitas antarwilayah.
Irine juga mengungkapkan dirinya bersama Gubernur Maluku Utara sepakat mendorong musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang melibatkan seluruh kepala daerah di provinsi itu. Forum tersebut diharapkan dapat menentukan urutan prioritas pembangunan sesuai tingkat urgensi masing-masing daerah.
Selain infrastruktur jalan, Irine menyoroti konektivitas transportasi laut di Maluku Utara. Menurut dia, wilayah kepulauan masih membutuhkan tambahan jadwal kapal, armada baru, serta peningkatan fasilitas pelabuhan.
“Selain penambahan jadwal, selain penambahan kapal, juga yang diperlukan di Maluku Utara adalah kemaksimalan infrastruktur pelabuhan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan DPR RI siap mengawal kebutuhan Maluku Utara di tingkat pusat, terutama mendorong peningkatan pelayanan dari Kementerian Perhubungan dan kementerian teknis lainnya.
Sementara itu, Sherly Tjoanda Laos berharap seluruh usulan yang telah disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, dapat segera ditindaklanjuti. Menurut dia, tindak lanjut itu penting agar ada implementasi konkret pada 2026 hingga 2027.
Ia mengatakan beberapa proyek sudah memasuki tahap tender pada 2026, sementara kebutuhan lainnya diharapkan dapat masuk dalam anggaran 2027 maupun perubahan anggaran tahun berjalan. (Rifal)
