Ternate — istanafm.com. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menyoroti krisis air bersih di sejumlah desa lingkar tambang di Halmahera Tengah. Sorotan ini muncul setelah warga Desa Lelilef, Sawai dan Waibulen menggelar aksi menuntut tanggung jawab perusahaan tambang, Senin, 30 Maret 2026.
Direktur Walhi Maluku Utara, Astuti Kilwouw, mengatakan krisis air bersih dan kerusakan lingkungan yang dialami warga merupakan dampak nyata aktivitas pertambangan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park.
“Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas krisis air dan masalah lain yang dialami warga. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pusat,” kata Astuti, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menilai, protes warga mencerminkan kondisi riil di lapangan sekaligus memperkuat temuan berbagai riset, termasuk dari Walhi, terkait kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu menjadikan kasus ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan tegas, termasuk mempertimbangkan moratorium lingkungan di wilayah terdampak.
“Krisis air dan kerusakan rumah warga menunjukkan ancaman serius bagi ruang hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh lemah di hadapan korporasi,” ujarnya.
Ia mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tambang yang dinilai tidak mematuhi regulasi lingkungan.
“Kasus ini harus menjadi acuan untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan sebagai penyebab bencana lingkungan,” kata Astuti. (Rifal)
