Ternate — istanafm.com. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Kehutanan menyepakati pengembangan sejumlah komoditas unggulan perhutanan sosial dengan pendekatan berbasis nilai usaha. Lima komoditas utama yang diprioritaskan adalah pala, cengkih, kenari, kelapa, dan kopi, dengan tambahan sagu dan aren sesuai potensi daerah.
Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Pengembangan Komoditas Unggulan Perhutanan Sosial Provinsi Maluku Utara yang berlangsung secara hybrid di Ruang Halmahera Hotel Bela, Ternate, Kamis, 27 Agustus 2026. Rapat dipandu Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Apri Dwi Sumarah, Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon, perwakilan kementerian, perangkat daerah, kepala KPH, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, hingga perwakilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS. Direktur Perhutanan Sosial Wilayah II Ditjen Perhutanan Sosial, Doris Monica Sari, mengikuti rapat secara daring.
Dalam pembahasan, pengembangan perhutanan sosial didorong tidak lagi hanya berorientasi pada produksi bahan baku. Pemerintah menargetkan pengembangan usaha dilakukan dari peningkatan produktivitas, pengolahan, standardisasi mutu, pengemasan, hingga pemasaran dan kepastian pasar.
KUPS juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas usaha. Kelompok tersebut didorong memiliki perencanaan bisnis, legalitas, serta kemitraan dengan pelaku usaha atau pembeli agar produk yang dihasilkan memiliki kepastian pasar.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan berperan mengidentifikasi KUPS yang memiliki potensi untuk dikembangkan, sementara kementerian dan perangkat daerah menyiapkan dukungan mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, hingga akses pembiayaan. Dunia usaha dan off-taker diharapkan memberikan kepastian pasar, pendampingan produksi, serta investasi sarana pengolahan.
Langkah awal program ini akan difokuskan pada pengembangan satu komoditas terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan business matching untuk membahas volume, harga, spesifikasi produk, dan kelompok usaha yang akan menjadi mitra. Pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN, APBD, CSR, serta sumber lain yang tidak mengikat.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama. Sri Haryanti meminta seluruh pihak mengawal hasil pertemuan tersebut agar tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas.
“Maluku Utara menjadi fokus Kementerian. Di tengah efisiensi, kita harus lebih kolaboratif. Hasil ini akan kami laporkan kepada Ibu Gubernur. Mari kita kawal agar ada progres nyata. Ini tugas kita semua,” kata Sri Haryanti. (Rifal)
