Ternate- Istanafm.com: Aksi kedua pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, yang disertai dengan Pemilihan Bupati dan Walikota secara serentak diseluruh wilayah Maluku Utara meninggalkan berbagai persoalan yang memantik kemarahan masyarakat Maluku Utara, akibat dari ketidak profesionalnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara.
Dengan adanya hasil Perhitungan Cepat (quick count) oleh salah satu lembaga independen terkait hasil Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, maka masyarakat Maluku Utara yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku Kie Raha turun kejalan pada senin 02 Desember 2024, untuk menyampaikan pernyataan sikap mereka yang memuat empat poin penting yang dibacakan oleh salah satu orator Akmal Kamarulah saat berorasi didepan KPU di Kompleks Dakomib Kelurahan Kota Baru.
Pemilihan Gunernur yang semula diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, namun ternyata dirusak oleh segelintir orang. Berbagai kecurangan terjadi dimana-mana, sehingga mencederai demokrasi sekaligus memasung hak politik masyarakat Maluku Utara. Dimana ada dugaan telah terjadinya money politics, intimidasi, dan kecurangan ditingkat KPPS hingga keberpihakan Penjabat Gubermur dan Sekertaris Daerah Provinsi Maluju Utara yang secara kasat mata kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dengan berbagai bukti yang dimiliki oleh tim dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik Paslon 01, 02, dan 03 atas dugaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh paslon 04, maka warga Maloku Kieraha menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Sebagai warga Maluku Kie Raha, kami menuntut kepada Aparat Keamanan dan Penyelenggara agar tidak membatasi hak politik kami.
2. Kami mendesak KPU Malut untuk menghentikan seluruh proses Rekapitulasi Perhitungan Suara hingga Bawaslu Malut memproses seluruh laporan kecurangan Pemilukada Gubernur tahun 2024.
3. Kami aliansi masyarakat Muslim Maluku Utara dengan ini menyatakan bahwa Maluku Utara mengalami darurat demokrasi.
4. Kami siap berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terutama TNI/POLRI, agar aspirasi politik kami dalam rangka mencari keadilan dapat terpenuhi.
Sampai berita ini dipublikasikan, Aparat Gabungan TNI Polri masih tetap siaga mengawal jalannya aksi unjuk rasa dari aliansi masyarakat Maluku Kie Raha. (Jaja On).
