Ternate – istanafm.com. Maluku Utara masih bergantung pada pasokan beras dari provinsi lain. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan produksi beras dari dalam daerah baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan.
Kondisi itu membuat harga beras di Maluku Utara ikut terbebani biaya logistik. Pemerintah provinsi kini mendorong penambahan lahan sawah melalui program cetak sawah baru dari pemerintah pusat.
“Kita Maluku Utara produksi beras dalam provinsi sendiri itu baru 20 persen. Kita masih mengimpor dari provinsi lain dan menyebabkan harga beras agak mahal karena logistiknya mahal,” kata Sherly dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Sherly, pemerintah pusat sebelumnya memberikan alokasi sekitar 10 ribu hektare untuk program cetak sawah baru di Maluku Utara. Namun, setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim Universitas Gadjah Mada, lahan yang dinyatakan layak hanya sekitar 2.500 hektare.
Kondisi tersebut membuat Maluku Utara kehilangan sekitar 7.500 hektare dari kuota yang diberikan.
Sherly meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah desa segera memeriksa kembali lahan yang akan diajukan. Ia mengatakan pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk memperbaiki data dan mengusulkan kembali lahan yang memenuhi persyaratan.
“Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki datanya segera dalam satu bulan ke depan,” ujarnya.
Menurut Sherly, persoalan produksi pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga kesiapan lahan di tingkat daerah. Karena itu, ia meminta kepala desa tidak mengusulkan lahan tanpa memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sherly mengatakan pemerintah pusat telah memberikan kemudahan dalam persyaratan. Lahan untuk sejumlah program tidak harus memiliki sertifikat dan dapat menggunakan surat keterangan dari desa.
Ia berharap penambahan lahan sawah dapat memperkuat produksi pangan Maluku Utara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Selain sektor pertanian, pemerintah provinsi juga mendorong penguatan sektor perikanan untuk menopang ketahanan pangan. Pada 2025, pemerintah daerah menganggarkan bantuan 220 kapal bagi nelayan. Pada 2026, pemerintah provinsi menyiapkan sekitar 1.000 mesin kapal berkapasitas 15-20 PK dan bekerja sama dengan Bank Himbara untuk penyediaan badan kapal.
Sherly mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani dan nelayan serta memperkuat ekonomi desa.
“Tujuannya satu, pemerataan ekonomi, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan Indonesia,” katanya. (Rifal)
