Halut — istanafm.com. Ratusan massa Pemuda Peduli Kesehatan Kecamatan Loloda Kepulauan (Lokep), Kabupaten Halmahera Utara, menggelar aksi protes di Puskesmas Dama, massa menuntut perbaikan layanan kesehatan yang dinilai buruk.
Dalam aksi tersebut, massa menilai pelayanan di Puskesmas Dama tidak optimal. Mereka mendesak Kepala Puskesmas (Kapus) dan Kepala Tata Usaha (KTU) segera dicopot dari jabatannya.
Pantauan di lokasi, massa tiba menggunakan sejumlah truk sambil membawa pengeras suara dan spanduk berisi tuntutan. Mereka juga meneriakkan desakan agar pimpinan puskesmas diganti serta meminta tenaga medis asal daerah kembali diutamakan untuk melayani masyarakat setempat.
Koordinator lapangan aksi, Sahril Hi Abdullah, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dinilai tidak maksimal.
“Pelayanan di sini tidak becus. Kami tidak ingin ada lagi korban jiwa akibat kelalaian dan buruknya pelayanan di Puskesmas Dama,” ujar Sahril dalam orasinya.
Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tenaga medis yang bertugas, serta mendesak Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas manajemen pelayanan yang dinilai gagal.
Menurut dia, tenaga medis seharusnya sigap dan responsif dalam melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
Keluhan serupa disampaikan warga Desa Salube, Risbullah Kasim. Ia menyoroti kerap kosongnya stok obat di puskesmas tersebut. “Ini puskesmas, tapi obat sering tidak tersedia. Bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan baik kalau obat saja kosong,” katanya.
Selain itu, massa juga menuntut pertanggungjawaban atas meninggalnya sejumlah warga dari Desa Dama dan Desa Salube yang diduga berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara untuk segera memutasikan Kepala Puskesmas Dama, meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan, serta memprioritaskan tenaga medis dari wilayah Loloda Kepulauan.
Massa juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapus dan KTU jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas.
“Kalau tidak mampu bekerja, lebih baik mundur. Kami butuh pelayanan yang baik, bukan alasan,” teriak massa.
Warga menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. (Rifal)
