Ternate- Istanafm.com: Paradigma Politik saat ini sudah jauh berubah bila dibandingkan dengan dinamika politik diera sebelumnya. Kadang kader partai politik yang dianggap mumpuni dalam memanage partai tertentu di daerah, akan berharap dapat diakomodir untuk memuluskan keinginannya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah.
Baik Gubernur, Bupati maupun Walikota, namun pada akhirnya petinggi partai mengusung kandidat lain atau individu sekali pun bukan kader atau politisi, Tetapi ada penilaian tertentu dari petingi parpol, mungkin kandidat bakal calon yang diusung memiliki elektabilitas dan punya semangat dalam membangun suatu daerah. Ini yang menjadi filter bagi petingi parpol dalam mengambil keputusan.
Menelusuri dinamika politik akhir-akhir ini menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Walikota dan Wakil Walikota di Maluku Utara, tensi politik nya mulai memanas. Dimana ada kader partai politik yang dianggap mumpuni, namun tumbang akibat keputusan politik yang diambil di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol tertentu.
Mencermati kondisi politik Maluku Utara menjelang Pilkada Serentak yang akan dihelat pada 27 November 2024 mendatang. Istana FM sengaja meminta tanggapan dari Akademisi Universitas Khairun Ternate Dr. Irfan Zamzam,SE. M. Sc. Ak. CA. CFA.,Rabu 07/08/2024. Akademisi yang juga Ahli di Bidang Perbankan dan Politik Kontemporer ini menjelaskan.
” Bahwa hasil Survei bukan jaminan bagi seorang Bakal Calon Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota, karena petingi ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lebih cenderung pada elektabilitas bakal calon yang dinilai kaya imajinasi dalam memanage roda pemerintahan di suatu wilayah”, kata Irfan Zamzam.
Lebih jauh dijelaskan Irfan Zamzam bahwa “Contoh konkret seperti dinamika politik yang terjadi di Maluku Utara akhir-akhir ini, kita dapat melihat dengan mata kepala, ada kader partai politik yang sudah lama dalam dunia politik. Tetapi, pada akhirnya partai dimana politisi tersebut bernaung malah memilih kandidat yang lain atau individu diluar kader yang dianggap mampu untuk membawa perubahan di suatu wilayah baik itu ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota”.
Lanjut akademisi muda yang juga ahli dibidang Perbankan ini, bahwa “Hasil Survei bukan menjadi ukuran bagi bakal calon Gubernur, Bupati, maupun Walikota, tetapi yang dilihat adalah Elektabilitas dari individu tertentu sekalipun dia bukan kader partai, karena yang dinilai adalah yang mampu dan memiliki semangat membangun daerah inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan ditingkat Parpol (DPP)”, kata Irfan Zamzam. (Jaja On)
