Sanana Kepsul- Istanafm com. Mislan Syarif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, memberikan apresiasi atas pembangunan Coll Strorage PPI di Kabupaten Kepulauan Sula. Jelas Anggota Komisi III DPRD Malut dari Partai Gerindra ini pada Jum’at, 23/05/2025 kepada Awak Media di Ternate.
Reses DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Maluku Utara Komisi III dari Partai Gerinra, Mislan Syarif ke Cold Storage PPI (Perusahaan Perikanan Indonesia), Khususnya di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Komisi III dari Partai Gerinra, Mislan Syarif saat diwawancarai, pada Jum’at (23/5/25), mengatakan, bahwa, dalam
kunjungan ke Cold Storage PPI bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengelolaan dan distribusi produk perikanan, termasuk tantangan dan potensi yang ada di sektor ini.
Khususnya, CV Mitra Pangan Bahari, resmi memulai aktivitas perusahaan ini, sekitar satu minggu lebih beroperasi, perusahaan ini sudah mampu menampung lebih dari 20 ton ikan hasil tangkapan nelayan lokal.
Dirinya sangat mengapresiasi kehadiran CV Mitra Pangan Bahari dan menyebutnya sebagai angin segar bagi kesejahteraan nelayan di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
“Kehadiran CV Mitra Pangan Bahari adalah prestasi besar bagi kita. Ini berkat kerja keras seluruh stakeholder, terutama Gubernur Maluku Utara Sherly Djoanda Laos dan Bupati Kepulauan Sula Fifian Ade Ningsih Mus dalam periode kedua pemerintahannya,” ujar Mislan
Mislan juga menjelaskan bahwa dirinya telah meninjau langsung lokasi dan proses pemuatan kontainer ikan di Pelabuhan Malbufa, Kecamatan Sanana Utara.
Sehingga, Ia berharap masyarakat nelayan di Sula dan Taliabu dapat menjual hasil tangkapan mereka ke PPI Sula, alih-alih menjual di laut lepas. Menurutnya, penjualan langsung ke PPI akan lebih menguntungkan dan membantu meningkatkan taraf hidup nelayan.
“Harga di perusahaan ikan di PPI Desa Wainin sangat bagus. Jangan lagi jual di laut lepas karena nelayan kita sering dirugikan,” tegas Mislan.
Lebih lanjut, Mislan meminta aparat penegak hukum, baik dari Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Polairud maupun Angkatan Laut, agar memberikan perlindungan maksimal kepada nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia juga menyoroti maraknya praktik penangkapan ikan ilegal yang menurutnya harus segera ditertibkan.
“Kapal-kapal yang beroperasi secara ilegal di perairan Maluku Utara, lalu membawa hasil tangkapan ke luar daerah seperti Bitung, harus ditindak tegas. Ini penting untuk melindungi sumber daya laut kita dan nelayan lokal,” tambahnya.
Terpisah pengurus CV Mitra Pangan Abadi TPI Wainin, menyebutkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula, potensi Perikanan sangat besar. Namun banyak masyarakat setempat belum memiliki alat tangkap seperti Pajeko, sehingga hasil tangkapan masih terbatas karena banyak Nelayan yang masi menggunakan alat Tangkap Tradisional ujar Politisi Gerindra itu. (Jaja On)
