Ternate – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara menyoroti buruknya layanan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie (ChB) Ternate. Hal ini disampaikan Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Maluku Utara, Alfajrin A. Titaheluw.
Sebelumnya, layanan RSUD tidak berjalan optimal akibat habisnya stok cairan cuci darah bagi pasien gagal ginjal. Kondisi ini memaksa pasien dirujuk ke rumah sakit lain, seperti RSUD Tidore Kepulauan dan RSUD Tobelo. Selain cairan dialisis, stok suntikan hemoglobin (Hb) juga dilaporkan menipis.
Alfajrin menyayangkan buruknya manajemen rumah sakit dalam mengantisipasi kekosongan kebutuhan medis dasar.
“Ini rumah sakit, bukan layanan administratif seperti Dukcapil. Ketika stok habis, nyawa pasien bisa terancam,” katanya kepada reporter Istana FM, Rabu, 6 Agustus 2025.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem layanan RSUD Chasan Boesoirie. Ia menyebut manajemen rumah sakit semestinya memiliki rencana mitigasi dalam menghadapi situasi darurat semacam ini.
“Masalah seperti ini seharusnya bisa diantisipasi. Kalau terus dibiarkan, ini menjadi indikator kegagalan sistemik dalam pelayanan rumah sakit,” ujarnya.
Alfajrin juga menyoroti peran Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit yang dinilai kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Bagaimana sikap Dewas terhadap kondisi ini? Harusnya mereka bisa lebih responsif melihat fenomena ini sebagai persoalan manajerial yang serius.”
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar turun tangan membenahi manajemen RSUD. Setelah kunjungan Wakil Menteri Kesehatan kemarin, mestinya ada langkah perbaikan. Pendampingan dari Kemenkes penting, tapi kalau manajemen di dalam masih buruk, pendampingan pun tidak akan efektif.
Lebih lanjut, Alfajrin mengatakan, kasus kekosongan stok dialisis bukan masalah tunggal, melainkan gejala dari persoalan yang lebih besar. “Ini bukan hanya soal habisnya cairan atau jarum fistula. Ini soal bagaimana layanan kesehatan dikelola.”
Ia juga meminta Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. “Dinkes dan BPJS harus proaktif. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya. (Rifal)
