TERNATE, ISTANAFM – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Hasby Yusuf sangat prihatin dengan kondisi Desa Sagea pasca Kekeruhan Air di Sungai Boki Maruru yang berubah warnah, bahkan kasus terbaru jebolnya Tanggul Batu Bara milik PT Indonesia Weda Industri Park (IWIP), yang meresahkan warga Desa Gemaf di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara(Malut).
Dikatakan, masalah pencemaran Lingkungan yang mengancam Destinasi Wisata Goa Boki Maruru di Kabupaten Halteng menandakan Pemprov Malut maupun Pemda Halteng terkesan berpihak pada Investor.
Menurutnya, Tim terpadu bentukan Pemprov Malut dan Pemda Halteng yang meninjau ke lapangan mengambil kesimpulan yang sangat tidak arif dan bijak, sehingga publik dapat menilai, adanya keberpihakan Pemerintah itu sangat jelas berada dipihak investor.
Menurut Hasby, surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Malut, yang tembusannya ke Gubernur dan Sekertariat Daerah itu untuk pihak Perusahaan Pertambangan, agar segera menghentikan aktifitasnya untuk sementara, surat tersebut dinilai sangat tidak Bijak.
“Seharusnya Gubernur yang menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan tembusannya ke Kapolri di Jakarta, selanjutnya Kapolri memerintahkan Kapolda Malut untuk mengawasi aktifitas Pertambangan diwilayah itu dalam kurung waktu tertentu, ini baru rasional,” tegas mantan Ketua HMI Cabang Ternate, dan juga mantan Ketua Senat ini.
Hasbi juga menyayangkan sikap Pemprov Malut dan Pemda Haleng dalam hal ini DLH yang dinilai diam dengan kasus tersebut.
Ditempat terpisah Yusran, SH Ketua Koordinator Tim Terpadu DLH saat dikonfirmasi tidak direspon.
Begitu juga Kepala DLH Maluku Utara Fahrudin Tukoboya maupun Ribani Abdulradjak Kepala DLH Kabupaten Halteng Halmahera Tengah yang semuanya terkesan kompak untuk tidak memberikan komentar terkait masalah yang sedang dihadapi masyarakat di Desa Sagea maupun Gemaf. (Jaja 0n)
Editor: Team
Reporter: Fajarudin Limau
