Ternate – istanafm.com. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku Utara hingga akhir Juni 2026 menunjukkan tren positif.
Pendapatan negara mencapai Rp3,40 triliun atau 56,39 persen dari target, meningkat 64,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan peningkatan tersebut terutama ditopang oleh kinerja penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan.
“Pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp3,40 triliun atau 56,39 persen dari target. Capaian ini tumbuh 64,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat,” kata Sakop dalam Media Briefing Juli 2026 bertajuk Penerimaan APBN Menguat, Sinergi Fiskal Terus Menjaga Ketahanan Ekonomi Maluku Utara, Jumat, 24 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas meningkat 98,91 persen secara tahunan. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tumbuh 95,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain perpajakan, penerimaan dari perdagangan internasional juga memperkuat kinerja fiskal daerah. Hingga Juni 2026, penerimaan bea masuk mencapai Rp508,30 miliar yang ditopang ekspor ferronikel serta impor bahan baku untuk industri pengolahan dan pertambangan.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp224,23 miliar atau tumbuh 16,64 persen secara tahunan. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai layanan pemerintah, termasuk pengelolaan aset negara, piutang negara, dan layanan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate.
Menurut Sakop, capaian fiskal tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang masih menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Pada triwulan I 2026, ekonomi Maluku Utara tumbuh 19,64 persen secara year on year. Pertumbuhan ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen dan terutama didorong sektor industri pengolahan serta aktivitas pertambangan melalui hilirisasi,” ujarnya.
Meski mencatat pertumbuhan tinggi, Sakop mengingatkan bahwa tantangan pemerataan manfaat ekonomi masih harus menjadi perhatian pemerintah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi 4,46 persen, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berada di angka 68,28 persen. Artinya, pertumbuhan yang ditopang sektor padat modal masih perlu diimbangi dengan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaatnya lebih inklusif,” kata dia.
Selain itu, inflasi Maluku Utara pada Juni 2026 tercatat sebesar 5,05 persen (year on year). Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, dan rasio gini berada di angka 0,275 yang menunjukkan ketimpangan relatif masih terjaga. (Rifal)
