Ternate– Istanafm.com. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama Pertamina Patra Niaga dan para pemangku kepentingan di daerah ini, telah membahas dampak situasi geopolitik global terhadap distribusi dan harga LPG di daerah, berlangsung di Bella Hotel Selasa ( 21/04/2026 ).
Hal tersebut disampaikan Sekda Malut usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan agen, pelaku usaha, serta unsur pemerintah terkait di Ternate.
Menurut Sekda, penggunaan LPG non-subsidi (NPSO) di Maluku Utara memang relatif kecil, sekitar 4 persen. Namun, perannya cukup dominan dalam sektor industri dan pelaku usaha UMKM, sehingga setiap perubahan harga akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu kata Samsuddin Abdulkadir bahwa, “kita perlu mendiskusikan efek kenaikan harga ini, yang berpotensi memicu peningkatan biaya di tingkat pelaku usaha didaerah ini,” ujarnya.
Lanjut Sekda Malut bahwa, selain dipengaruhi oleh kenaikan harga Internasional, kondisi saat ini juga diperburuk oleh perubahan pola distribusi. Jika sebelumnya pasokan LPG berasal dari Surabaya, kini dialihkan dari Ambon Maluku.
Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri. Meskipun jarak Ambon lebih dekat dengan Mauku Utara, namun ketersediaan angkutan laut reguler masih terbatas, sehingga distribusi harus menggunakan kapal charter, kata Samsuddin Abdulkadir.
Kalau dari Surabaya memang lebih jauh, tapi jalurnya lancar. Sementara dari Ambon, meskipun dekat, tidak ada pelayaran barang yang reguler, sehingga agen harus menggunakan kapal charter ini yang menjadi kendala, kata Selertaris Daerah.
Lanjut Sekda Malut Dampaknya sangat besar, karena biaya distribusi meningkat signifikan. Sehingga Sekda menyebutkan bahwa meskipun kenaikan harga LPG secara umum berkisar sekitar 17 persen, namun akibat tambahan biaya logistik, harga di tingkat konsumen berpotensi naik hingga 30 persen, ujar Samsuddin Abdulkadir.
Menurut Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuka jalur tol laut yang menghubungkan Ambon–Ternate guna menekan biaya distribusi kata Sekda.
Selain itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga berharap adanya pembangunan fasilitas pendukung energi di Ternate, seperti Stasiun Pengisian dan Depot Elpiji (SPDE), untuk memperkuat ketahanan distribusi energi di wilayah Provinsi Maluku Utara, ujar Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara. (Jaja On)
