Ternate — istanafm.com. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Nurdin I Muhammad, mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam menjalankan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penghematan anggaran.
Menurut Nurdin, kebijakan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai pemangkasan anggaran, melainkan sebagai upaya reorientasi belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kebijakan ini sangat relevan diterapkan di Maluku Utara. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih ada tantangan serius seperti meningkatnya pengangguran dan ketimpangan wilayah,” ujar Nurdin kepada Istana FM, Jumat, 10 April 2026.
Ia menekankan, penghematan anggaran harus diikuti dengan pengalihan belanja ke sektor-sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Fokusnya bukan hanya penghematan, tetapi bagaimana anggaran dialihkan ke sektor yang lebih produktif,” katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unkhair itu menjelaskan, Pemprov perlu mengambil langkah strategis dalam implementasi kebijakan tersebut. Di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah guna mengidentifikasi pos-pos yang tidak efisien.
Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan prioritas program berbasis dampak (outcome), khususnya yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Langkah lainnya adalah mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mengurangi ketergantungan pada perjalanan dinas.
“Penghematan harus diarahkan ke sektor produktif seperti UMKM, perikanan, pertanian, dan program padat karya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Nurdin menilai, penghematan anggaran akan bermakna jika diikuti realokasi yang tepat. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“DPRD dan masyarakat harus memastikan kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan pemborosan dalam bentuk lain,” katanya.
Nurdin berharap kebijakan penghematan ini menjadi momentum bagi Pemprov Maluku Utara untuk melakukan reformasi belanja daerah secara lebih mendasar.
“Harapannya, APBD ke depan lebih berkualitas, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Rifal)
