Ternate- Istanafm.com: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Kejahatan Penyuapan (Gratifikasi) yang menyeret mantan Gunernur Maluku Utara (AGK) dan bawahannya, dinilai oleh Praktisi Hukum di daerah ini masih jauh dari harapan masyarakat, yang mana mereka ingin agar Institusi Penegak Hukum dapat menunjukan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu mewujudkan Supremasi Hukum di Bumi Maluku Kie Raha tetapi ternyataa”Tajam Kebawah Tumpul Keatas.
Darwis. SH Praktisi Hukum yang sering beraktifitas di Pengadilan Negeri Ternate, kepada Istana FM jumat 11/10/2024 menjelaskan bahwa, “Penyidik KPK tidak kredibel dalam menegaskan Hukum di Maluku Utara. Darwis punya alasan yang dapat dilihat secara kasat mata, saat puluhan saksi memberikan keterangan di persidangan. Dan dari sekian saksi tersebut, seperti kesaksian, Elia Gabrina Bahmid, Dr. Ahmad Purbawa, Drs. Syamsudin Abdul Kadir, Drs. Imran Yakub, Muhaimin Syarif, dan sejumlah saksi lain yang telah mengakui di hadapan Majelis Hakim di Pengadilaan Tipikor Ternate bahwa mereka benar telah memberikan suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara AGK. Namun lagi-lagi Penyidik KPK hanya menetapkan Imran Yakub dan Muhaimin Syarif sebagai tersangka”, sesal Darwis.
Dan ini bukti hukum yang harus Penyidik KPK mengambil langkah tegas dengan melakukan penetapan status tersangka kepada mereka. Jangan Penyidik KPK tebang pilih dengan cara seperti ini sembur Darwis.
Darwis juga menegaskan bahwa, “Kalau Penyidik KPK tidak mampu untuk melakukan Penyelidikan Kasus ini hingga tuntas, alangkah baiknya Penyidik KPK angkat kaki dari Kota Ternate, karena selain terdakwa yang terlebih dulu divonis dengan masa hukuman seperti pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) itu, tidak akan memberikan rasa keadilan dengan perbuatan mereka”, kata Darwis. (Jaja On).
