Ternate – istanafm.com. Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, menegaskan pentingnya membangun kampus inklusif, bebas diskriminasi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Ia menyampaikan hal itu saat membuka Seminar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang digagas mahasiswa KKN Kampus Gambesi di Aula Nuku, Kampus II Ternate, Kamis, 14 Agustus 2025.
Ridha mengatakan tahun ini Unkhair menghadapi agenda besar seperti PKKMB, KKN tahap pertama, dan Dies Natalis ke-61. Dengan hampir 18 ribu mahasiswa, ia menekankan layanan akademik dan non-akademik harus setara.
“Mahasiswa Unkhair harus mengedepankan sikap humanis, bukan hanya kecerdasan intelektual. Karakter, moral, dan etika dibentuk melalui proses panjang di keluarga, masyarakat, dan lingkungan pergaulan,” ujarnya.
Dalam rangkaian Dies Natalis, Ridha menyinggung pertanyaan pendengar RRI Pro 1 dalam program Unkhair Menyapa soal mahasiswa yang menikah sebelum lulus. Menurutnya, pembinaan karakter menjadi tantangan di tengah pengaruh lingkungan dan teknologi yang sulit diawasi.
“Mari kita jaga anak-anak kita bersama,” kata Ridha. Ia berharap lahir safe space generation, generasi cerdas yang tumbuh tanpa rasa takut, dan menegaskan kampus membuka ruang seluas-luasnya untuk pelaporan kasus kekerasan.
Koordinator Lapangan KKN, M. Fauzan Mansur, menyebut seminar ini hasil kerja sama mahasiswa KKN Kampus Gambesi dan Satgas PPKPT Unkhair.
Seminar menghadirkan tiga pembicara: Didith Prahara, SH., MH, dosen sekaligus Kabid Kekerasan Seksual Satgas PPKS, memaparkan hukum kekerasan seksual; Dewi Humairah, mahasiswa dan Kabid Kekerasan Fisik, membahas kekerasan fisik; serta Apt. Marhamah, M.Farm, dosen sekaligus Kabid Kekerasan Psikis, menjelaskan kekerasan psikis.
“Selain seminar, KKN Kampus Gambesi menggelar program lingkungan bersih, bakti sosial, dan diskusi pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan,” kata Fauzan.
Ketua Satgas PPKPT Unkhair, Dr. Yumima Sinyo, menjelaskan perubahan nama satgas dari PPKS mengikuti Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Satgas kini menangani enam jenis kekerasan: fisik, psikis, perundungan, seksual, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. SOP baru mengatur setiap anggota Satgas wajib mendapat surat tugas resmi, dan proses rekrutmen dilakukan melalui LLDIKTI Wilayah XII.
“Ini mandat baru yang harus dijalankan seluruh elemen kampus,” ujar Yumima.
Dosen pendamping KKN, Dr. Ir. Raudha Hakim, berharap seminar ini membuka ruang diskusi untuk pencegahan kekerasan di perguruan tinggi.
“Isu ini masih dianggap tabu, padahal harus dibicarakan terbuka agar penanganannya efektif,” ucapnya. (Rifal)
