Ternate — istanafm.com. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), akan segera diterapkan di Provinsi Maluku Utara pada Juli 2025.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Zen Kasim, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi siap melaksanakan program tersebut sesuai harapan Gubernur Maluku Utara.
“Kita melaksanakan program pemerintah, yaitu Sekolah Rakyat. Ibu Gubernur berharap kita siap, dan kami memang siap untuk menjalankannya,” ujar Zen saat diwawancarai Istana FM, Rabu (28/5/2025).
Zen menjelaskan, meski program akan dimulai pada Juli 2025, pelaksanaannya belum akan merata di seluruh kabupaten/kota karena masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait lahan.
“Salah satu kendala ada di Halmahera Utara. Namun secara prinsip, program ini tetap berjalan. Rencananya, jenjang SMP akan berpusat di Sentra, SMA di Weda, Sofifi, dan SD di Balai,” jelasnya.
Ia menambahkan, siang ini pihaknya akan menggelar pertemuan dengan Dinas PUPR dan Bupati Halmahera Utara untuk memetakan lahan yang tersedia.
Lebih lanjut, Zen menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan berkualitas.
“Ibu Gubernur berharap setiap kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat. Saat ini, Halmahera Utara menjadi daerah yang paling siap,” ungkapnya.
Terkait dukungan anggaran, Zen menegaskan bahwa Kemensos telah menyiapkan dana sekitar Rp200 juta untuk mendirikan Sekolah Rakyat di setiap titik.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa saat ini jumlah pendaftar untuk jenjang SMP dan SMA dalam program Sekolah Rakyat sudah melebihi 80 orang untuk masing-masing jenjang.
“Saat ini, pendaftar jenjang SMP dan SMA masing-masing sudah mencapai lebih dari 80 peserta. Khusus untuk SMA, kami masih memfokuskan pelaksanaannya di wilayah daratan Oba dan Tidore Kepulauan,” katanya.
Menurut Zen, pada periode pertama ini, pelaksanaan akan difokuskan di Oba Utara, Oba Selatan, dan Oba Tengah, sesuai arahan Gubernur Maluku Utara. (Rifal Amir)
