Ternate – istanafm.com. Renovasi ringan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate, Maluku Utara, yang akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat jenjang SD, hampir rampung. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak putus sekolah, khususnya siswa kelas 5 dan 6 dari keluarga kurang mampu.
Anwarudin dari Tim Percepatan Sekolah Rakyat Kota Ternate mengatakan, proses rekrutmen siswa tengah berlangsung. Perekrutan didasarkan pada data Kementerian Sosial dan BPS. Sasarannya adalah keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut terlibat dalam proses verifikasi dan rekrutmen. Data awal diambil dari Kementerian Sosial, namun validasi dilakukan oleh pendamping PKH dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data kemiskinan kami kombinasikan dengan data anak tidak sekolah dari Dapodik. Jadi kami mencari anak miskin yang putus sekolah,” kata, Anwarudin, Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut dia, data dari pusat bersifat by name by address dan mencakup sekitar 3.000 anak usia kelas 5 dan 6 di Kota Ternate. Namun belum seluruhnya dipastikan telah putus sekolah.
“Makanya data Dapodik dari Dinas Pendidikan akan dicocokkan. Kalau ada yang cocok, berarti anak itu masuk kriteria: miskin dan putus sekolah,” ujarnya.
BPS juga akan melakukan verifikasi lapangan. Jika ditemukan kasus seperti rumah layak huni tapi masuk dalam desil 1 (kategori sangat miskin), maka data akan dikaji ulang. “Kami musyawarahkan dulu, lalu ada kunjungan dari BPS,” kata Anwarudin.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat tahun ini terdiri dari tiga tahap: 1A, 1B, dan 1C. Lokasi di BLK Ternate termasuk tahap 1C. Katanya, Ini menyusul. Usulan penggunaan gedung BLK baru disetujui sebulan lalu lewat kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Dari hasil koordinasi nasional, sekitar 60 lokasi BLK di Indonesia disetujui untuk difungsikan sebagai Sekolah Rakyat. Tiap lokasi minimal memiliki empat rombongan belajar, masing-masing berisi 25 siswa.
“Untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah siswa cukup besar. Tapi jenjang SD memang terbatas, karena anak-anak masih tergantung pada orang tua,” ujarnya.
Karena itu, Sekolah Rakyat SD di BLK Ternate dikhususkan bagi anak usia kelas 5 dan 6. Pertimbangannya, anak-anak di jenjang ini dinilai sudah lebih mandiri untuk mengikuti pendidikan berasrama.
“Mereka sudah bisa mandi, makan, dan cuci pakaian sendiri. Satu pengasuh bisa menangani 12 anak,” ucapnya. Renovasi BLK meliputi pengecatan, pengadaan furnitur, dan penyesuaian ruang kelas. Proses ini dilakukan oleh Kementerian PUPR, bukan tim lokal.
“Kami hanya memantau. Semua penataan berasal dari kementerian pusat,” katanya.
Anwarudin menegaskan, penggunaan BLK tidak boleh mengubah fungsi utama gedung. Ruang pelatihan tetap ada, namun disesuaikan agar dapat digunakan sebagai ruang belajar bagi anak-anak putus sekolah. (Rifal)