Ternate- Istanafm.com. Masalah hak kepemilikan lahan yang sudah dijadikan area Pertambangan oleh Manajemen PT. Postion di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Dan oleh Masyarakat Adat Maba Sangadji, yang mempertahankan Tanah Warisan Leluhur mereka yang telah dirampas oleh Investor (PT. Position) sungguh diluar prikemanusiaan.
Bahkan, Masyarakat Adat Maba Sangadji malah dijadikan tersangka oleh Penyidik Polda Maluku Utara, karena dinilai telah melakukan tindakan kriminal diarea Perusahaan PT. Position.
Senator asal Maluku Utara Hasbi Yusuf, Jumat 22/08/2025, kepada Istanafm.com menjelaskan bahwa, “dirinya sudah bertemu langsung dengan para korban dan keluarga, dan juga 11 warga Masyarakat Adat Maba Sangadji yang sementara menjalani proses Hukum di Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan,” ujar Hasbi Yusuf.
Bahkan, Hasbi Yusuf secara tegas mengatakan bahwa,” Indonesia hari ini ketidak adilan itu begitu nyata didepan mata. Dimana proses Penegakan Supremasi Hukum tumpul keatas dan tajam kebawa,” ujar Hasbi Yusuf.
Lanjut Anggota DPD RI ini bahwa,” dirinya sangat menyayangkan proses Penegakan Hukum di Negeri ini. Kenapa Masyarakat Adat Maba Sangadji selaku pemilik lahan, tidak menikmati hasilnya malah dijadikan tersangka,” sembur Hasbi Yusuf.
Senator Muda dan juga mantan Aktivis Hijau Hitam (HMI) ini, secara tegas mengatakan bahwa, “permasalahan ini dirinya telah menyuarakan secara lantang di parlemen, agar persoalan perampasan lahan milik masyarakat Adat Maba Sangadji oleh pihak Investor (PT. POSITION) agar segera ditinjau kembali. Dan seluruh hak-hak Masyarakat Adat Maba Sangadji segera dipenuhi oleh pihak Manajemen PT. Position,” tegas Hasbi Yusif.
Hasbi Yusuf sebelum mengakhiri komentarnya menambahkan bahwa, “seharusnya Masyarakat Adat Maba Sangadji selaku pemilik lahan, yang merupakan warisan dari leluhur mereka secara turun temurung, yang menjadi tuan diatas Tanah tersebut. Bukan sebaliknya haknya dirampas pemilik dipenjarakan. Ini sangat tidak manusiawi, karena Negara sudah tidak lagi menjamin hak-hak masyarakat,” kesal Hasbi Yusuf. (Jaja On)
