Sofifi- Istanafm.com. Biaya Pendidikan di Maluku Utara cukup tinggi, sehingga masyarakat merasa sangat terbebani. Namun keresahan masyarakat khususnya, masyarakat yang memiliki tarif hidup dibawah standart (rakyat miskin), sudah merasa legah setelah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, menyatakan Dana Pendidikan dihapus (Uang Komite). Kebijakan tersebut diambil oleh Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe yang baru saja beraktivitas paskah Pelantikan di Jakarta pada Tanggal 20 Februari 2025 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Guber Maluku Utara secara terbuka dihadapan Media di Sofifi pada Jumat 08/03/2025 ujar sumber Istanafm. com dari salah satu staf pada bagian Humas Setda Provinsi Maluku Utara.
Kebijakan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, yang menghapus Dana Pendidikan (Uang Komite) untuk semua tingkatan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SLTP, hingga SLTA merupakan kebijakan yang sangat pro terhadap rakyat sesuai janji Politik saat Kampanye Pilkada 2024 lalu.
Terkait dengan kebijakan Perintah Daerah Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Sherly Laos dan Sarbin Sehe, menurut pendapat salah satu Tokoh Masyarakat Maluku Utara yang merahasiakan identitasnya itu kepada Istanafm.com pada Jumat 08/03/2025 menjelaskan bahwa, “Maluku Utara adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tetapi kehidupan ekonomi masyarakat masih sangat banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Untuk melepas belenggu kemiskinan ditengah-tengah rakyat miskin, maka kebijakan Pemda Malut yang menghapus Dana Pendidikan (Uang Komite), maka ini adalah sebuah langkah bijak serta upaya Pemerintah untuk mencegah terjadinya Tindakan Kejahatan Korupsi dibidang Pendidikan”, jelas sumber.
Keputusan Gubernur dan Wakil yang menghapus Dana Pendidikan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Maluku Utara, terutama masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. (Jaja On.m)
