Ternate – istanafm.com. Status Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Maluku Utara masih menuai polemik. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kesultanan Tidore menyatakan penolakan, sementara sebagian warga justru mendukung pemekaran ibu kota provinsi tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan proses usulan DOB harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan Indonesia dikenal dua istilah: pemekaran dan penggabungan daerah.
“Kami masih menunggu draf dari pemerintah terkait peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun hingga kini, sudah sebelas tahun PP itu belum juga terbit,” kata Rifqinizamy saat ditemui Istana FM, Senin, 28 Juli 2025.
Ia menyebutkan, melalui PP tersebut nantinya akan terlihat indikator pembentukan DOB secara nasional. “Kalau ada daerah yang kurang baik, misalnya PAD-nya stagnan, bisa saja justru digabung, bukan dimekarkan,” ujarnya.
Rifqinizamy mengingatkan agar pemekaran wilayah tidak hanya sebatas menambah jumlah daerah tanpa pertimbangan konsekuensi yang lain. “Jangan hanya melahirkan anak, tapi tidak mempertimbangkan konsekuensi biaya yang besar,” katanya.
Ia menekankan pentingnya membina daerah yang ada agar memiliki kemandirian ekonomi. “Harusnya dididik dulu agar mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.
Menurut dia, setelah PP terbit, akan ada indikator yang menjadi acuan dalam pembahasan lebih dari 340 usulan DOB dari seluruh daerah Indonesia, termasuk Sofifi. (Rifal)
