Ternate – istanafm.com. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri tambang ekstraktif di Pulau Halmahera, Maluku Utara, mendapat sorotan tajam dari Anggota DPD RI Komite III Maluku Utara, Hasbi Yusuf.
Ia menilai dampaknya bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Hal itu merujuk pada laporan hasil penelitian Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako yang dirilis April 2025.
Studi tersebut mengungkap adanya pencemaran logam berat—seperti merkuri dan arsenik—di wilayah Teluk Weda, Halmahera Tengah. Sebanyak 47 persen sampel darah warga di sekitar area tambang diketahui mengandung merkuri yang berisiko membahayakan kesehatan dan ekosistem laut.
Laporan bertajuk “Dampak Lanjutan dari Aktivitas Industri Nikel di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia” itu juga menemukan kontaminasi logam berat pada sampel ikan di perairan yang terpapar limbah tambang.
Menanggapi temuan tersebut, Hasbi Yusuf menyebut banyak pihak di Maluku Utara, termasuk elit politik, enggan bersuara lantang soal krisis ekologi ini.
“Saya tegaskan, kita jangan pengecut. Kita harus berdiri bersama menjaga kelestarian alam,” kata Hasbi usai diskusi bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate, Senin, 16 Juni 2025.
Menurutnya, negara tidak anti terhadap tambang dan investasi. Namun, ia menekankan bahwa investasi tambang harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.
“Apa untungnya tambang bagi masyarakat kalau hanya jangka pendek?” ujarnya. Ia menyoroti aktivitas tambang yang marak di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.
Hasbi juga menuntut adanya sistem distribusi manfaat yang lebih adil. “Kalau ada Rp150 triliun dalam setahun dari sektor tambang, tapi tidak berujung pada layanan publik, untuk apa? Pendidikan dan kesehatan seharusnya digratiskan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus kepada Maluku Utara sebagaimana dilakukan terhadap Raja Ampat di Papua Barat Daya.
“Negara harus memberikan hak istimewa bagi Halmahera. Saya minta Presiden Prabowo Subianto merespons ini secara langsung, bukan lagi di level menteri,” tegas Hasbi. (Rifal Amir)
