Ternate – istanafm.com. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyambut kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia dalam pembukaan Gerakan Literasi Madrasah (Galatama) II di Lapangan Ngara Lamo, Kota Ternate, Senin, 6 Juli 2026.
Menurut dia, kehadiran Menteri Agama merupakan agenda yang telah lama dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sarbin mengatakan Gubernur Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap Galatama mampu memperkuat budaya literasi di lingkungan madrasah, khususnya dalam meningkatkan minat membaca, menulis, dan kemampuan akademik para siswa.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Menteri Agama. Kegiatan Gerakan Literasi Madrasah ini kami harapkan dapat terus membangkitkan semangat belajar, semangat membaca, menulis, dan mengembangkan kemampuan peserta didik di madrasah,” kata Sarbin.
Ia juga mengapresiasi capaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang berhasil membawa Gerakan Literasi Madrasah meraih pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Selain menyampaikan apresiasi, Sarbin berharap Menteri Agama dapat memberikan perhatian terhadap usulan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara menjadi universitas.
“Kami berharap aspirasi yang sudah lama disampaikan terkait peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara dapat menjadi perhatian Kementerian Agama,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai rencana pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan, Sarbin mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih menjalani proses konsultasi dengan lembaga perbankan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menurut dia, pinjaman daerah diperlukan untuk mendukung pembiayaan sejumlah program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Koordinasi sudah dilakukan dengan beberapa bank. Saat ini yang memberikan respons adalah Bank Syariah Indonesia dan Bank DKI. Selanjutnya kami selalu kordinasikan bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Sarbin.
Ia menegaskan proses pinjaman daerah masih berada pada tahap konsultasi. Keputusan pelaksanaannya akan bergantung pada hasil pembahasan dan persetujuan DPR RI Provinsi Maluku Utara.
“Semua masih dalam proses. Setelah melalui tahapan konsultasi dan pembahasan, nanti akan diputuskan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (Rifal)
