Ternate – istanafm.com. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menilai pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mencerminkan sikap pasif pemerintah pusat dalam menangani konflik agraria di Maluku Utara.
Manajer Program Walhi Malut, Astuti Kilwouw, mengatakan konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat Maba-Sangaji di Halmahera Timur semestinya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN. “Kami menyayangkan sikap Kementerian ATR/BPN soal kasus agraria di Malut, khususnya di Haltim. Padahal lahan adat warga yang diserobot PT Position ini jelas persoalan agraria,” ujar Astuti kepada Istana FM, Minggu, 24 Agustus 2025.
Astuti mendesak pemerintah pusat dan provinsi segera turun tangan mencari solusi. Menurut dia, penangkapan 11 warga Maba-Sangaji oleh aparat kepolisian setelah aksi protes pada Mei lalu memperlihatkan bagaimana warga adat justru menjadi korban dalam sengketa lahan.
“Kalau terus dibiarkan, akan makin banyak warga yang jadi korban,” ucapnya.
Konflik berawal dari aksi masyarakat adat Maba-Sangaji pada 16–18 Mei 2025 menolak operasi tambang nikel PT Position di tanah adat mereka. Aksi dilakukan lewat ritual adat sebagai bentuk protes damai terhadap ancaman kerusakan hutan, sumber air, dan identitas budaya mereka. Namun, aparat kepolisian menuding aksi itu melanggar hukum dan menangkap 11 warga pada 19 Mei 2025. Hingga kini proses hukum mereka belum jelas.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, seusai rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Maluku dan Papua di Ternate pada 23 Agustus 2025, enggan banyak berkomentar. Ia menyebut kementeriannya hanya bisa menangani lahan berstatus tertentu.
“Tanahnya tanah apa dulu? Kalau kawasan hutan, tanyakan ke Menteri Kehutanan. Kalau APL, sebisa saya jawab,” kata Nusron di Bela International Hotel. (Rifal)
